AS Tuding Tiongkok Intimidasi Afrika Demi Hadang Lawatan Presiden Taiwan

Kontroversi ini mencuat setelah pemerintah Taiwan mengumumkan penundaan kunjungan resmi Lai ke Eswatini, satu-satunya sekutu diplomatik Taipei di Afrika. 

Penundaan terjadi setelah Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar secara tak terduga dan tanpa pemberitahuan sebelumnya mencabut izin penerbangan charter tersebut.

Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyampaikan keprihatinan serius. 

"Kami prihatin dengan laporan bahwa beberapa negara mencabut izin penerbangan untuk mencegah presiden Taiwan mengunjungi Eswatini," ujarnya, seperti dikutip dari AFP, Kamis, 23 April 2026.

Washington menilai pencabutan izin lintas udara itu bukan keputusan independen, melainkan hasil tekanan Beijing. 

“Negara-negara ini bertindak atas perintah Tiongkok dengan mencampuri keselamatan dan martabat perjalanan rutin para pejabat Taiwan. Ini adalah kasus lain dari Beijing yang melancarkan kampanye intimidasi terhadap Taiwan dan para pendukung Taiwan di seluruh dunia," ungkapnya.

Dari Taipei, Sekretaris Jenderal Presiden Pan Men-an menguatkan dugaan tersebut. Ia menyatakan bahwa alasan sebenarnya adalah pihak berwenang Tiongkok memberikan tekanan yang kuat termasuk pemaksaan ekonomi, yang pada akhirnya memaksa penjadwalan ulang kunjungan.

Namun, pemerintah Tiongkok dengan tegas membantah tudingan itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, menyebut pernyataan AS sebagai tidak berdasar. 

“AS telah secara tidak bertanggung jawab mengkritik tindakan sah Tiongkok untuk melindungi kedaulatan nasional dan integritas wilayahnya. Perilaku seperti itu merupakan distorsi fakta yang lengkap dan pengaburan antara benar dan salah," tegasnya.

Di tengah saling tuding tersebut, dinamika hubungan tiga pihak kian menghangat. 

Meski tidak secara resmi mengakui Taiwan, Amerika Serikat tetap menjadi mitra keamanan utama pulau itu, sementara Tiongkok terus menegaskan klaimnya atas Taiwan dan menolak segala bentuk interaksi resmi Taipei dengan negara lain.