Jokowi Perlu Moratorium Industri Otomotif Sebelum Naikkan Harga BBM

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, pemerintah sering tidak konsisten. Di satu sisi mengeluhkan membengkaknya subsidi BBM tapi di sisi lain membiarkan industri otomotif jor-joran memproduksi kendaraan bermotor hingga membuat kemacetan di mana-mana.

"Dalam kondisi seperti ini, pemerintah selalu mengambil jalan pintas. Untuk menghindari membengkaknya subsidi, harga BBM pun dinaikkan. Padahal jika harga BBM naik, dipastikan angka kriminal akan melonjak. Sebab kesulitan ekonomi masyarakat bawah kian parah dan kejahatan kerap menjadi jalan pintas," ujar Neta dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi (Minggu, 9/11).

Maka dari itu, IPW berharap Presiden Jokowi tidak terburu-buru menaikkan harga BBM dan menyelesaikan dua hal terlebih dahulu. Pertama, membersihkan mafia migas yang kerap membuat ekonomi biaya tinggi di sektor migas. Kedua, mengendalikan dan melakukan moratorium industri otomotif.

"Sebab kenderaan bermotor menjadi penyedot terbesar stok BBM. Tahun 2013, kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia mencapai 104,211 juta, naik 11 persen dari tahun 2012 yang cuma 94,299 juta unit," tambahnya.

Jika industri otomotif dimoratorium, lanjut Neta, Jokowi tidak terus menerus disandera kenaikan subsidi BBM. Selain itu, kemacetan lalulintas bisa terkendali dan angka kriminalitas bisa ditekan. Namun konsekuensinya, Jokowi harus membangun infrastruktur angkutan massal atau publik. Saat ini, pertumbuhan jumlah bus jauh di bawah mobil pribadi. Hanya naik 1 persen pertahun. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya transportasi publik di Indonesia.

"Jadi, sebelum menaikan harga BBM, Jokowi harus melihat banyak hal, sehingga kebijakannya tidak menyulitkan wong cilik dan tidak memicu tingginya kriminalitas," tandas Neta. [ian]