Waspada, Orang-orang Pragmatis Kendalikan Jokowi

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Fathan Subchi, Minggu (10/8), mengungkapkan hal tersebut menanggapi pernyataan Joko Widodo yang menginginkan orang-orang parpol meletakkan jabatannya di kabinet.

"Ketua umum dan pengurus parpol tidak boleh menjabat di kabinet adalah tidak relevan dengan cita cita mengawal stabilitas pemerintahan karena stabilitas pemerintahan ditentukan oleh solid dan tidak dukungan di parlemen," tegas Fathan Subchi.

Justru, menurut dia, ketua atau pengurus parpol yang menjadi menteri akan memperkuat dukungan parlemen pada pemerintahm Karena itu ia menilai, ide deparpolisasi di kabinet itu "kerjaan" orang-orang di sekitar Jokowi, termasuk Tim Transisi yang ingin meraih kekuasaan tanpa keringat apa pun, termasuk mendelegitimasi partai politik.

"Harus diingat bahwa tidak ada negara demokrasi mana pun di dunia ini yang tidak butuh parpol. Sudah biasa dan lumrah ketum dan parpol menjadi anggota kabinet, karena parpol adalam rezim demokrasi yang diakui oleh konstitusi," ujarnya.

Sebaliknya, Fathan menilai orang nonparpol tidak punya kekuatan dan pengalaman politk dan justru nantinya secara politk akan membebani presiden dan wakil presiden terpilih.

"Jangan sampai pemerintahan ke depan hanya berisi hiruk pikuk politik tanpa mengimplementasikan program-program unggulan pemerintah karena bisa juga disandera oleh kepentingan politik dan parlemen," tegasnya.

Ketua dan pengus parpol tidak boleh menjadi menteri adalah pikiran yang sesat dan naif. "Sistem presidensiil saat ini ternyata tidak berlaku secara linier.  Praktiknya semi parlementer.. Di situlah peran parpol dan parlemen sangat menentukan," ungkapnya.

Fathan menerangkan, PKB telah membuktikan komitmen berkoalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu juga komitmen dukungan PKB terhadap Jokowi-JK untuk menyukseskan pemerintahannya sampai selesai.

"PKB menunjukkan contoh koalisi yang benar, tidak pernah mengkhianati dan tidak mencla mencle," tegasnya.[wid]