Demikian disampaikan Ketua Divisi Bidang Politik Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEPAK) Ananda Mustadjab Latip kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/4).
"Kini beredar di masyarakat bahwa sudah ada koordinator yang siap membagikan uang untuk memilih caleg tertentu. Kita harus mewaspadai serangan fajar. Bukan saatnya lagi yang berkuasa berdasarkan kekuataan uang, semua elemen masyarakat harus memantau itu," bebernya.
Ananda menjelaskan, sejak era kejatuhan Soeharto karena krisis moneter, lembaga moneter dunia pun ikut campur tangan dalam melakukan perubahan undang-undang. Tak heran jika perpolitikan Indonesia saat ini sangat liberal. Pengaruhnya terasa saat partai sudah tidak bertanggungjawab lagi atas kualitas anggotanya di parlemen.
Selain itu, dampak dari pemilihan langsung adalah munculnya caleg yang tidak mempunyai visi kerakyatan, mereka menjadikan pertarungan dalam meraup konstituen sebagai jenjang untuk menaikkan kelas sosial secara pribadi.
"Dampak lain adalah munculnya caleg boneka yang pencalegannya dibiayai oleh bandar tertentu. Dengan berspekulasi dan kepentingan bisnis semata," jelas Ananda yang juga caleg DPR DKI Jakarta dari PDI Perjuangan.
Untuk itu, dia berjanji akan menciptakan sistem transparansi APBD DKI Jakarta agar bisa diakses masyarakat. Pasalnya, selama ini, informasi mengenai anggaran tersebut tidak diketahui masyarakat dan sangat tertutup.
"Saya pun tak dapat mengakses dan detailnya tidak diberitahu. Kita tidak tahu untuk apa saja anggaran digunakan. Bila rincian anggaran itu dibuka, tentu itu ada efek positif dan negatifnya," jelas Ananda.
Diapun berharap agar warga Jakarta Selatan, khususnya Dapil VIII dapat bersama-sama mewujudkan kemenangan rakyat ibu kota.
"Untuk membangun Jakarta yang berkualitas maka dibutuhkan wakil rakyat yang mumpuni, memiliki program dan visi kebangsaan yang jelas," demikian Ananda.
[dem]
BERITA TERKAIT: