"Secara hukum atau demokrasi, tidak ada yang dilanggar, ketika pak Sarundajang menentukan sikap politiknya berkiprah dengan partai A, sementara anak-anaknya di partai B. Di alam demokrasi kini, hal itu terjadi di banyak tempat. Ingat hak politik itu hak pribadi, suami istri pun bisa beda pandangan politik," ujar Jeiry kepada wartawan di Jakarta (Selasa, 8/4).
Dia membandingkan posisi politik gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahril Limpo yang merupakan petinggi Partai Golkar, sementara anaknya pimpinan, kader dan Caleg PAN.
Sementara itu, aktivis PBHI, Boy R Sompotan mengingatkan, pilihan politik merupakan salah satu yang paling azasi bagi setiap warga. Jangan itu didikte apalagi dipaksakan, atau ditransaksikan.
"Saya melihatnya dari aspek hak azasi saja, tak ada yang keliru dari sikap dan manuver politik pak Sinyo Sarundajang dan anak-anaknya yang berbeda pandangan politik," tegas Boy.
Boy menyayangkan jika ada upaya lawan politik menjadikan isu ini sebagai manuver politik. "Justru tidak pas dan etis menurut saya. Demokrasi kok malah diusik," tandasnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: