Demikian disampaikan Jimly Asshiddiqie pada acara Rapim Polri "Permasalahan Aktual Terkait Penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Langkah Solusinya" di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jalan Tirtayasa No. 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/01). Selain Jimly, narasumber lainnya adalah, Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu RI Muhammad.
Jimly memaparkan, pertama dari sisi regulasi sudah jauh lebih siap sejak lama. Setidaknya sudah dibuat 2,5 tahun. Sementara regulasi Pemilu 2009 telat sehingga berakibat pada perekruitan penyelenggara Pemilu yang tergesa-gesa.
Kedua, rekruitmen KPU dan Bawaslu sekarang jauh lebih baik. Bila ada komisioner penyelenggara Pemilu yang diberhentikan oleh DKPP, mereka hampir 95 persen itu adalah hasil rekrutmen lama. Bukan komisioner baru.
"Mereka (KPU lama) adalah orang-orang yang mau mengakhiri masa tugasnya dengan mencari proyek Pemilukada," ujar Jimly dalam rilisnya.
Ketiga, lanjut mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini, peserta pemilu lebih sedikit. Jadi lebih mudah menagemennya. Dan keempat, tidak ada incumbent sehingga iklim persaingan lebih seru. Dengan demikian bisa mengundang partisipasi pemilih lebih besar.
"Banyak orang yang khawatir tingkat partisipasi Pemilu sekarang rendah. Pemikiran itu diambil dari data pemilih di Pemilukada. Saya rasa beda. Tidak bisa data Pemilukada digunakan untuk meneropong di Pemilu 2014. Nah, menurut beberapa survey, trend-nya itu meningkat. Bila Pemilu tahun 1999 kita mencapai
record tingkat partisipasi 90-an persen, Pemilu 2004 menjadi 80-an persen. Pada Pemilu 2009 mengalami penurunan menjadi 70-an persen," ungkapnya.
"Maka pada Pemilu 2014 ada kemungkinan naik 80-an persen atau bahkan kita harapkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 90-an persen lagi. Kita harus optimis. Kita tidak perlu terlalu risau dengan analisa negatif. Yang penting kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan supaya optimisme bisa terwujud," tambah Jimly.
[rus]
BERITA TERKAIT: