Dalam rilis Bidang Kominfo DPP Partai Gerindra, angka 50 juta tersebut berasal dari hasil Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang disusun oleh KPU berdasarkan data KTP non-elektronik yang berakhir masa berlakunya pada Desember 2013.
Berkaitan dengan hal tersebut, Tim Advokasi Gerindra mempertanyakan mengapa KPU bersikeras menggunakan data KTP non-elektronik dibanding KTP elektronik untuk menyusun DPS Pemilu 2014.
Padahal, pemerintah telah merampungkan serta mendistribusikan KTP elektronik sejak Juni 2013. Jumlahnya adalah sebanyak 172 juta orang, atau 172 juta KTP elektronik. KTP elektronik jelas lebih sulit dimanipulasi dibanding KTP non-elektronik.
Selain itu, Presiden sudah memutuskan masa berlaku KTP non-elektronik hanya sampai bulan Desember 2013.
Gerindra juga mempertanyakan alokasi waktu dari KPU yang hanya dua pekan dari tanggal 2 sampai dengan 15 Agustus untuk memperbaiki DPS. Padahal, DPS Pemilu 2014 masih sangat bermasalah.
Gerindra juga mempertanyakan DPS Pemilu 2014 untuk pemilih di luar negeri yang belum dapat diakses.
Untuk memastikan pemilu yang jujur dan adil serta mengantisipasi timbulnya kecurangan, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam halaman Facebook resminya yang dirilis hari ini mengajak seluruh rakyat Indonesia serta seluruh kader dan pendukung Partai Gerindra untuk melakukan "Gerakan 20 Agustus".
"Saya mengajak saudara-saudara sekalian, untuk serentak bergerak dan datang ke kantor kelurahan terdekat pada tanggal 20 Agustus 2013, paling lambat 23 Agustus 2013," seru Prabowo.
Tujuannya adalah untuk mencermati informasi DPSHP yang seharusnya sudah dipasang di kantor-kantor kelurahan.
Prabowo menyerukan, warga harus pastikan dengan seksama apakah nama dan nama keluarga lainnya sudah ada di daftar pemilih. Kemudian, perhatikan dengan seksama adakah orang yang diketahui sudah meninggal, sudah lama pindah, atau masih belum berumur 17 tahun, yang terdaftar di daftar pemilih.
Selain itu, warga mesti perhatikan dengan seksama apakah ada yang terdaftar sebagai pemilih lebih dari satu kali, baik dengan nama yang sama persis atau dengan nama yang mirip. Perhatikan dengan seksama apakah ada nama-nama yang jelas-jelas bukan warga di wilayah, yang terdaftar di daftar pemilih.
"Perhatikan dengan seksama apakah ada ketidaksesuaian yang mencolok antara jumlah pemilih dalam daftar tersebut dengan jumlah penduduk di wilayah kelurahan saudara," seru Prabowo lagi.
Prabowo pun meminta konstituennya bersama-sama mengenakan atasan putih, bawahan krem dan cokelat, atau jika memiliki mengenakan atribut Gerindra saat melakukan pengecekan DPSHP.
"Tulis nama kelurahan, kecamatan, provinsi saudara dalam foto yang saudara unggah. Foto-foto ini akan dikumpulkan oleh tim teknologi informasi saya untuk mendata di kelurahan mana saja Gerindra sudah hadir menyisir DPSHP," lanjut Prabowo.
Daftar pemilih DPSHP tersebut difoto, dan simpan foto sebagai bukti. Jika saat pengecekan menemukan kejanggalan dalam DPSHP, Prabowo minta untuk segera menyampaikan temuan ke Satuan Tugas Advokasi Pemilu 2014 Gerindra di alamat email
[email protected] atau formulir online di: http://tinyurl.com/LaskarGerindra atau melalui SMS ke nomor 081296248644.
[ald]
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menemukan potensi kecurangan yang besar menghantui pelaksanaan Pemilu 2014. Hal ini berdasarkan temuan Satuan Tugas Advokasi Pemilu 2014 Gerindra yang dipimpin oleh Habiburokhman, yang menemukan adanya potensi pemilih fiktif dan pemilih ganda sampai dengan 50 juta orang. 
BERITA TERKAIT: