Skema pertama biaya sepenuhnya ditanggung APBN misalnya selama tahun 10 tahun dengan setiap tahunnya dianggarkan Rp 20 triliun. Skema kedua pembiayaan melibatkan pihak swasta melalui sistem tender.
"Kalau pemerintah tidak mau ya sudah diserahkan ke swasta saja, ditenderkan lah. Siapa yang berminat silahkan," ujar Dahlan di Gedung BUMN, Jakarta, Rabu (31/7).
Dari dua mekanisme itu, Dahlan mengaku lebih cenderung memilih untuk menggunakan pembiayaan proyek melalui APBN. Menurutnya, negara masih mampu membiayai Rp 200 triliun secara bertahap.
"Subsidi BBM yang dibakar untuk 1 tahun itu menghabiskan anggaran sampai Rp 20 triliun, kenapa gak menghemat sedikit BBM untuk bayar itu (proyek JSS)? Makanya korupsi diberantas habis biar uangnya bisa buat bikin jembatan. Yang jelas keputusan tetap ada pada pemerintah, tapi kita ajukan kemungkinan APBN, sekalian studi kelayakan dari APBN juga," terangnya.
Namun, hingga saat ini Dahlan belum menerima keputusan resmi dari pemerintah mengenai penunjukkan pengerjaan proyek JSS itu.
"Pokoknya saya masih nunggu keputusan resminya kalau memang penunjukkan itu benar diberikan pada BUMN," bebernya.
Bekas bos PLN itu menambahkan, dirinya sudah mendapat paparan tentang proyek JSS dari dua BUMN. "Sudah ada dua BUMN yang presentasi. Untuk namanya tidak usah disebut, nanti malah bikin yang lain iri," ucapnya.
Setelah melihat presentasi dari dua BUMN itu, Dahlan merasa bangga karena secara konsep proyek JSS bisa dikerjakan oleh anak bangsa sendiri. Dimana mereka kata Dahlan sudah memprentasikannya sampai ke teknis pengerjaan pemancangan tiang, besarnya tiang seberapa, penanaman sampai kedalaman tiang berapa.
Di luar dua BUMN itu, lanjut Dahlan, masih ada tiga BUMN lain yang belum melakukan presentasi. Ia berharap nantinya lima BUMN yang bergerak di bidang konstruksi bisa beradu konsep tentang proyek JSS.
"Presentasi itu saya yang minta, nanti kan ada konvensi di antara calon itu, nanti yang milih saya," pungkas Dahlan seperti dikutip dari JPNN.
[dem]
BERITA TERKAIT: