Disamping itu, pendirian kantor perwakilan OPM ini juga menunjukan bahwa intelijen Indonesia tidak tanggap dalam mengantisipasi adanya gerakan yang membahayakan keutuhan NKRI.
Begitu disampaikan Direktur Kawasan Timur Indonesia Watch (KTI Watch) Razikin Juraid kepada
Rakyat Merdeka Online di Jakarta, Sabtu (4/5).
Pun demikian, hal terpenting dari insiden memalukan ini adalah Pemerintah Indonesia mampu menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk lebih membangun kesahteraan di tanah Papua.
"Pemerintah harus tingkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan membangun infrastruktur, seperti jalan raya, listrik, ekonomi dan pendidikan yang dilakukan melalui pendekatan adat-istiadat dan budaya lokal papua, maka niscaya masyarakat Papua betah bergabung di NKRI," ujarnya.
Selain itu, lanjut Razikin, supremasi hukum harus ditegakkan bagi pemerintah daerah yang terbukti menyalahgunakan anggaran negara untuk pembangunan di Papua.
"Jika pemerintah lamban menyelesaikan persoalan mendasar tersebut, tidak ada jaminan gerakan papua merdeka akan lebih kuat lagi menggalang dukungan Internasional," tandasnya.
[ian]
BERITA TERKAIT: