Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, yang dilakukan Presiden Prabowo sudah tepat karena dalam praktik politik dan diplomasi, justru sering terjadi kepala negara mengambil alih isu-isu strategis untuk mempercepat negosiasi dan memberi sinyal keseriusan negara kepada mitra internasional.
"Ini lebih mencerminkan konsolidasi kekuasaan di tangan Presiden, juga mencerminkan citra Presiden yang punya kemampuan yang baik dalam berhubungan dengan negara luar," ujar dia kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 26 April 2026.
Menurutnya, apabila negosiasi sektor energi yang terbilang strategis diserahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tak ayal mirip dengan Jokowi.
"Tapi Presiden Prabowo berbeda dengan Presiden Jokowi yang lebih mempercayai urusan strategis kepada menteri-menteri yang dipercayainya, sehingga dinilai Presiden Jokowi tidak cukup handal untuk urusan hubungan kerja sama dengan negara luar," tutur Efriza.
Lulusan S2 politik Universitas Nasional (UNAS) itu menegaskan, kemampuan presiden bukan hanya persoalan kemampuan bahasa, melainkan lebih pada kepemimpinan yang strategis di mata dunia internasional.
"Penting sektor energi sebagai isu geopolitik. Peran Presiden punya magnet tersendiri, respons negara luar tentu saja tinggi," ucapnya.
"Ini bukan artinya sebagai bentuk pelemahan atau kegagalan menteri, tetapi ini juga bentuk citra negara terkait sisi kepemimpinan presidennya," demikian Efriza menambahkan.
BERITA TERKAIT: