Nevi menilai, kebijakan ini merupakan langkah berat yang diambil pemerintah, mengingat kondisi geopolitik dunia yang berdampak langsung pada harga energi internasional.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor LPG, sehingga sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global.
“Pemerintah sudah mengambil langkah yang penuh perhitungan dengan tetap menjaga subsidi untuk masyarakat kecil, sementara penyesuaian dilakukan pada kelompok yang mampu. Ini bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Nevi, Minggu, 26 April 2026.
Meski demikian, legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan pentingnya langkah lanjutan agar kebijakan ini tidak berdampak pada daya beli masyarakat.
Ia mendorong pemerintah untuk terus memantau harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar, memastikan distribusi berjalan lancar, serta menjaga ketersediaan stok pangan, khususnya melalui peran Bulog.
Menurut Nevi, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak tidak langsung, terutama pada sektor transportasi dan logistik yang berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini penting untuk melindungi pelaku UMKM agar tidak terbebani secara berlebihan.
“Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi efek berantai yang membebani masyarakat, termasuk potensi penurunan kualitas dan kuantitas produk,” jelasnya.
Lebih lanjut, anggota FPKS ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas psikologis pasar. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat yang dapat memicu panic buying dan inflasi semu.
“Komunikasi publik yang baik menjadi kunci. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan menenangkan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Nevi menegaskan, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh tiga hal utama, yaitu pengawasan yang kuat, stabilitas harga pangan, dan komunikasi publik yang efektif.
“Saya sangat berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan energi dan perlindungan daya beli masyarakat,” tutup Nevi Zuairina.
Langkah pemerintah yang melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg dinilai Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, sebagai bagian dari kebijakan menjaga keberlanjutan fiskal dan ketahanan energi nasional di tengah tekanan global. 
BERITA TERKAIT: