Jokowi Jangan Langgar UU TNI

Begitu dikatakan Ketua Umum Generasi Muda Republik Indonesia ( GEMA-RI) Samuel F. Silaen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/6).

Menurut Samuel, hal itu penting dilakukan agar Jokowi tak disebut sebagai presiden yang 'doyan' langgar UU.

"Kita menghargai apa yang akan diputuskan presiden. Tapi harus mengacu pada UU 34 Tahun 2004 tentang TNI, itu jelas mengacu kepada pergantian," sambungnya.

Saat ini, masalah Matra angkatan juga menjadi polemik. Namun, menurut Samuel, Jokowi bebas memilih bergantian tiga Matra angkatan, yakni Darat, Udara dan Laut.

"Di mana pada akhirnya nanti menerima atau menolak apabila itu ada persyaratan-persyaratan yang belum bisa menerima tapi semuanya kita serahkan mekanismenya kepada presiden," ujar aktivis Kepemudaan ini.
 
Terpenting, prajurit yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi panglima TNI mesti lolos seleksi oleh DPR. Persoalan menerima atau menolak usulan presiden, hal tersebut menjadi kewenangan Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan keamanan dalam dan luar negeri. Yang pasti, diyakininya Jokowi memiliki penilaian dan pertimbangan sebelum menunjuk sosok calon Panglima TNI. Presiden pun memiliki tim yang ditugaskan menilai sosok calon pengganti Jenderal Moeldoko. 

"Itu haknya presiden, terserah beliau," ujarnya.
 
Tradisi pergantian panglima TNI secara bergantian dari ketiga angkatan mulai diberlakukan sejak era Presiden Abdurahman Wahid hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu saja pemberlakukan tradisi itu mengacu pada UU TNI.

Pasal 13 ayat (2) UU tentang TNI menyebutkan, Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.  Sedangkan ayat (4) menyebutkan, Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
 
"Bisa saja tiap presiden berbeda. tapi ya terserah bapak presiden itu, Panglima TNI dan menteri itu hak prerogratif beliau,” tandas aktivis KNPI ini. [sam]