Namun kehidupan warga tidak pernah sesederhana sebuah angka dalam tabel. Biaya hidup, kebutuhan keluarga, harga tempat tinggal, transportasi, pendidikan, hingga akses terhadap layanan dasar berbeda dari satu daerah ke daerah lain.
Karena itu, ketika sebuah kebijakan menggunakan satu standar nasional untuk mengukur kondisi ekonomi warga, pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa angkanya, tetapi apakah angka tersebut benar-benar menggambarkan kehidupan mereka.
Jakarta memiliki karakter ekonomi yang berbeda dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia. Harga kebutuhan pokok, biaya tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan berbagai kebutuhan sehari-hari relatif tinggi.
Penghasilan Rp4 juta atau Rp5 juta di Jakarta tidak otomatis memberikan kemampuan hidup yang sama dengan penghasilan nominal yang sama di daerah lain.
Seorang pekerja dengan penghasilan Rp5 juta di Jakarta harus berhadapan dengan biaya tempat tinggal, ongkos perjalanan, kebutuhan makan, pendidikan anak, dan berbagai pengeluaran perkotaan yang tidak selalu terlihat dalam ukuran pendapatan semata.
Di sinilah persoalan mendasarnya. Pendapatan nominal tidak selalu menggambarkan kesejahteraan riil. Dua keluarga yang sama-sama berpenghasilan Rp5 juta per bulan bisa memiliki kondisi kehidupan yang sangat berbeda.
Keluarga pertama mungkin hanya menanggung satu anggota keluarga, tinggal di rumah sendiri, dan tidak memiliki biaya pendidikan anak.
Keluarga kedua bisa memiliki tiga atau empat anak, harus membayar sewa rumah, menanggung ongkos transportasi setiap hari, serta membiayai sekolah dan kebutuhan kesehatan keluarga. Angkanya sama, tetapi beban kehidupannya berbeda.
Karena itu, penggunaan satu standar nasional secara kaku berisiko menghasilkan kesalahan dalam membaca kondisi masyarakat.
Warga yang secara statistik terlihat sudah melewati batas tertentu belum tentu secara nyata telah hidup sejahtera. Sebaliknya, masyarakat yang berada sedikit di bawah atau di atas sebuah ambang angka bisa memiliki kebutuhan dan tingkat kerentanan yang sangat berbeda.
Jika angka tersebut kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan, perlindungan, subsidi, atau jaminan sosial, kesalahan membaca kondisi ekonomi dapat berujung pada kesalahan menentukan penerima kebijakan.
Standar nasional tentu tetap diperlukan. Negara membutuhkan ukuran bersama agar kebijakan memiliki dasar yang seragam dan dapat dibandingkan antardaerah.
Namun standar nasional seharusnya menjadi titik awal, bukan satu-satunya ukuran untuk membaca realitas sosial. Pemerintah daerah harus diberi ruang untuk memperkaya ukuran tersebut dengan kondisi lokal.
Dengan demikian, kebijakan nasional tetap memiliki pijakan yang sama, sementara implementasinya tidak kehilangan konteks daerah.
Jakarta justru memiliki alasan kuat untuk membangun ukuran yang lebih rinci. Pemerintah daerah memiliki data kependudukan dan sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk membaca kondisi masyarakat secara lebih akurat.
Data tersebut dapat dipadukan dengan indikator biaya hidup, jumlah anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, pengeluaran transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Dengan pendekatan semacam itu, pemerintah tidak hanya mengetahui berapa penghasilan seseorang, tetapi juga memahami berapa besar beban yang harus ditanggungnya.
Persoalannya menjadi semakin penting ketika angka tersebut digunakan sebagai dasar sebuah kebijakan publik. Kebijakan yang baik bukan sekadar mampu menghitung berapa banyak warga yang masuk dalam kategori tertentu.
Kebijakan yang baik juga harus mampu memastikan bahwa mereka yang sebenarnya membutuhkan tidak justru tersingkir karena tidak memenuhi batas administratif.
Jangan sampai masyarakat kehilangan hak bukan karena kehidupannya sudah membaik, melainkan karena cara kita mengukurnya terlalu sederhana.
Karena itu, perdebatan mengenai standar ekonomi warga Jakarta seharusnya tidak berhenti pada persoalan apakah menggunakan standar nasional atau standar daerah.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan ukuran tersebut mencerminkan kenyataan hidup masyarakat.
Pemerintah pusat membutuhkan standar bersama, tetapi pemerintah daerah membutuhkan ruang untuk membaca konteks lokal.
Keduanya tidak harus dipertentangkan. Justru keduanya harus dipadukan agar kebijakan menjadi lebih tepat sasaran.
Jakarta tidak membutuhkan angka yang berbeda hanya demi terlihat berbeda. Jakarta membutuhkan ukuran yang lebih akurat karena kehidupan warganya memang memiliki karakteristik tersendiri.
Jika biaya hidup lebih tinggi, beban keluarga lebih besar, dan kebutuhan dasar lebih mahal, seluruh faktor tersebut semestinya diperhitungkan dalam merancang kebijakan.
Keadilan bukan berarti semua orang dipaksa menggunakan penggaris yang sama, melainkan memastikan ukuran yang digunakan mampu menggambarkan kondisi mereka secara proporsional.
Pada akhirnya, pemerintah tidak sedang mengurus angka. Pemerintah sedang mengurus manusia.
Di balik setiap angka pendapatan terdapat keluarga yang harus makan, anak yang harus sekolah, pekerja yang harus berangkat setiap hari, serta warga yang membutuhkan layanan kesehatan dan perlindungan sosial.
Karena itu, jangan sampai kesederhanaan administrasi membuat negara kehilangan kemampuan melihat kerumitan kehidupan warganya.
Jangan sampai kita terlalu sibuk menyamakan angka, lalu lupa bahwa manusia tidak pernah hidup hanya di dalam angka.
*Direktur Jakarta Institute
BERITA TERKAIT: