Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Wahyu Dewanto dalam Rapat Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama mitra kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta, dikutip Kamis 30 Juli 2026.
Wahyu mendorong percepatan integrasi sistem transportasi publik, penguatan pengelolaan yang lebih profesional.
"Terpenting evaluasi aspek keselamatan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat," kata Wahyu.
Menurutnya, pengembangan transportasi publik tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang baik, tetapi juga sistem yang terintegrasi dan mampu menjawab kebutuhan warga Jakarta.
Transportasi publik di Jakarta kini sudah mulai terintegrasi dengan beberapa pilihan utama seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Commuter Line.
Seluruh moda ini dirancang untuk memudahkan mobilitas warga secara cepat, nyaman, dan terhubung dalam satu sistem pembayaran.
Sementara subsidi transportasi publik di Jakarta dialokasikan dalam jumlah besar, mencapai sekitar Rp3,75 triliun hingga Rp4,8 triliun pada tahun 2026, untuk menopang moda seperti Transjakarta, Mikrotrans, MRT, dan LRT agar tarif bagi warga tetap terjangkau.
BERITA TERKAIT: