"Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan serta lambannya respons terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan anak-anak di lingkungan sekolah," kata Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, Kamis 23 Juli 2026.
Agung menilai peristiwa tersebut menjadi momentum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi sistem pengawasan infrastruktur pendidikan sekaligus mengoptimalkan seluruh sumber pendanaan yang tersedia guna mempercepat rehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan.
Selain memanfaatkan APBD dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Jakarta Institute mengusulkan agar dana operasional (cash back) yang diterima Suku Dinas Pendidikan dari pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) diprioritaskan untuk mendukung perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
Menurut Agung, selama ini sekolah-sekolah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI melalui penghimpunan dana kemanusiaan. Dalam praktik penyelenggaraannya, Suku Dinas Pendidikan juga memperoleh dana operasional dari hasil penghimpunan tersebut.
"Apabila tersedia dan penggunaannya dimungkinkan sesuai ketentuan yang berlaku, dana PMI tersebut lebih tepat diarahkan untuk mendukung kebutuhan sekolah, terutama rehabilitasi ruang kelas dan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan," kata Agung.
Seperti diberitakan, setelah video bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang roboh dua tahun lalu viral di media sosial (medsos), Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Nahdiana selaku penanggungjawab sektor pendidikan, seperti menghilang.
Di ruang publik yang tampil justru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengaku baru mengetahui ada bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 ambruk setelah video viral.
Redaksi
RMOL, sejak Rabu malam, 22 Juli 2026 hingga hari ini, sudah beberapa kali mengirimkan perpesanan WhatsApp kepada Kadisdik Nahdiana, namun tidak pernah direspons.
Beberapa kali panggilan telepon juga sudah dilakukan. Meski ada nada panggilan masuk, namun Nahdiana tidak mengangkatnya.
BERITA TERKAIT: