Artinya, akan ada tambahan sekitar 3.597 kilometer rel baru yang tersebar dari Sumatera hingga Papua.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan jaringan kereta api nasional untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui akses yang lebih baik, hingga mengurangi beban transportasi jalan raya.
“Biaya logistik lebih efisien, serta peluang ekonomi yang semakin terbuka di berbagai daerah,” kata Dudy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.
Menanggapi itu, Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menyebut proyek ambisius Menhub untuk meningkatkan efisiensi logistik itu tidak tepat bagi Indonesia yang bercorak kepulauan.
“Rencana bangun 10.000 km rel kereta api dari Sumatera hingga Papua, termasuk Kalimantan, itu kebijakan yang ngawur. Sebaiknya transportasi sungai lebih diprioritaskan untuk barang. Dan itu yang harus diutamakan,” kata Siswanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Lanjut dia, sudah seharusnya Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menhub. Pasalnya, langkah ini merupakan pemborosan anggaran yang hasilnya tidak efektif.
“Ya harus dievaluasi itu kinerja Menhub Dudy, kalau tidak bisa mencoreng pemerintahan Prabowo nantinya. Jangan sampai proyek-proyek seperti ini menjadi bancakan yang hanya mengisi pundi-pundi kekayaan menteri,” pungkas Siswanto.
Sebelumnya
RMOL mencatat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) milik Sebagai Menteri Perhubungan sekaligus Ketua DPP PAN meningkat dalam rentang dua tahun sebanyak Rp35.357.075.471 (Rp35,35 miliar).
Kementerian Perhubungan menargetkan pengembangan jaringan kereta api nasional hingga 10.524 kilometer, dari jaringan aktif yang saat ini baru mencapai 6.927 kilometer. 
BERITA TERKAIT: