Demikian dikatakan peneliti senior Merah Putih Strategic Institute (MPSI), Annas Fitrah Akbar dalam diskusi strategis bersama mahasiswa di Jakarta, dikutip Jumat 1 Mei 2026.
Annas mengungkapkan hasil riset MPSI yang menyoroti urgensi pembenahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah masifnya tantangan global. Menurutnya, Papua adalah pusat peradaban dengan lebih dari 400 bahasa daerah.
"Ini kekayaan yang jauh lebih berharga daripada emas. Namun, tantangan terbesarnya adalah sinkronisasi pemahaman lintas kelompok dan transparansi kebijakan," kata Annas.
Di sisi lain, Annas mengkritisi adanya celah dalam implementasi kebijakan di lapangan yang sering kali terhambat oleh masalah sistemik. Ia mendorong agar peran pemuda sebagai agen kontrol sosial berdasarkan UU No. 40 Tahun 2009 diperkuat untuk memastikan kebijakan tepat sasaran.
?Sebagai solusi konkret, MPSI mengusulkan pendekatan pendidikan berbasis asrama (boarding school) di wilayah rawan konflik.
Model ini antara lain dirancang untuk memutus mata rantai habituasi negatif dengan menjauhkan generasi muda dari pengaruh lingkungan yang kurang sehat.
?Berikutnya membentuk disiplin baja dengan menanamkan karakter dan mentalitas unggul sejak dini. Selanjutnya literasi masa depan dengan memperkuat pemahaman keuangan (menabung dan investasi) serta menjaga identitas budaya lokal.
?Senada, Ketua Mahasiswa UKI sekaligus Pembina Ikatan Mahasiswa Cendrawasih (IMACE UKI), Arman Wakum menekankan bahwa asrama adalah laboratorium integrasi.
"Di asrama, perbedaan suku dan bahasa melebur menjadi satu kekuatan. Kami butuh sistem pendidikan satu komando agar mahasiswa Papua benar-benar membawa dampak nyata saat kembali ke daerah," kata Arman.
Dalam diskusi tersebut, Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Nusantara (KMPN) membacakan Deklarasi Papua Damai. Pernyataan sikap ini merupakan manifestasi cinta anak-anak Tanah Papua terhadap tanah kelahiran dan komitmen terhadap kedaulatan NKRI.
Pernyataan sikap tersebut di antaranya mendukung sepenuhnya upaya Pemerintah Pusat dalam mempercepat akselerasi pembangunan dan pengembangan wilayah di seluruh Tanah Papua demi kesejahteraan masyarakat yang merata.
KMPN juga mendesak pemerintah menindak tegas tanpa kompromi oknum pejabat daerah yang menyalahgunakan anggaran pembangunan.
Terakhir, KMPN turut mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap segala bentuk pelanggaran HAM di Papua, baik yang dilakukan oleh kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka) maupun oknum aparat yang tidak bertanggung jawab. Keadilan harus tegak di atas segalanya.
Kunci masa depan Tanah Papua tidak hanya terletak pada kekayaan alamnya, melainkan pada transformasi pola pikir (mindset) generasi muda dan pembersihan sistem tata kelola kebijakan. 
BERITA TERKAIT: