Hal itu disampaikan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan dalam webinar bertajuk Strategi Optimalisasi AI di Kementerian ATR/BPN, yang digelar baru-baru ini.
Menurut Ossy, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pemetaan dan analisis data tata ruang. Selain itu, AI juga berpotensi mendeteksi konflik agraria sejak dini hingga memperkuat pengawasan serta pemberantasan mafia tanah berbasis data.
“Teknologi AI harus memberikan manfaat nyata, menjamin keamanan data serta perlindungan privasi, dan tetap menjunjung etika serta kepatuhan hukum,” ujar Ossy dikutip redaksi di Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.
Ia menegaskan, penerapan AI di ATR/BPN harus berlandaskan tiga prinsip utama, yakni efisien, aman, dan bertanggung jawab.
Webinar yang diikuti sekitar 700 peserta tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang untuk membahas strategi implementasi AI secara komprehensif di lingkungan kementerian.
Ossy berharap kegiatan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan proyek percontohan, serta penyusunan pedoman internal penerapan AI.
Dengan demikian, transformasi digital di sektor pertanahan dapat berjalan optimal dan berdampak nyata bagi pelayanan publik.
BERITA TERKAIT: