Komisi Yudisial Dan Komjak Bakal Awasi Jalannya Sidang Dugaan Mafia Tanah Jakarta Timur
Mantan juruukur tanah Badan pertanahan Nasional (BPN), Paryoto diagendakan menjalani sidang putusan atas kasus pemalsuan sertifikat tanah atau dugaan 'mafia tanah' di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,..
Haris Azhar: Tantangan Kubu Abdul Halim Wujud Kepanikan, Gunakan Logika Lurus!
Benny Tabalujan menanggapi santai tantangan kubu Abdul Halim terkait sengketa tanah 7,7 hektar di Cakung Barat, Jakarta Timur.Kuasa Hukum Benny Tabalujan, Haris Azhar mengatakan, tantangan itu hanyal..
Haris Azhar Diminta Hadirkan Benny Tabalujan Di Depan Publik
Proses hukum kasus penyerobotan tanah di Cakung, Jakarta Timur perlu menghadirkan tersangka Benny Simon Tabalujan yang kini belum pernah diperiksa pihak kepolisian.Hal tersebut disampaikan kuasa huku..
Terdakwa Kasus Sengketa Tanah Cakung Diintervensi, Kuasa Hukum: Keterangan Sudah Dicabut
Dalam nota pembelaan, terdakwa kasus sengketa tanah di cakung Jakarta, Paryoto mengakui ada seseorang yang telah mengintervensi dirinya dalam proses pemeriksaan.Kuasa hukum Paryoto, Wardaniman Larosa..
Edy Rahmayadi: Penyelesaian Konflik Tanah Harus Dengan Kebersamaan
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut yang berperan dalam upaya penyelesaian masalah ..
Haris Azhar: Sengketa Tanah Cakung Tidak Boleh Berhenti Pada Oknum BPN
Kalangan aktivis HAM mengapresiasi sikap Kementerian ATR/BPN yang menjatuhkan hukuman terhadap 10 pejabat BPN DKI Jakarta karena diduga bermain dalam sengketa tanah di Cakung Barat, Jakarta Timur. Me..
Sengketa Lahan Cakung, BPN Pusat Sanksi 10 Pejabat Kanwil BPN Jakarta
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berkomitmen memerangi mafia tanah. Salah satu contoh, 10 pejabat Kanwil BPN di Jakarta dijatuhi hukuman karena diduga bermain dalam sengke..
Kementerian ATR BPN Gelar Rapat Tertutup Bahas Oknum Pejabat Nakal Bermain Kasus Tanah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Rabu (11/11) menggelar rapat koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah membahas dugaan oknum pejabat nakal terkait sengketa tanah di..
Nyaris Penuhi Target Pemberian Sertifikat Tanah Yang Dipatok Jokowi, Ini Kata Menteri ATR/BPN
Target pemberian sertifikat tanah yang tahun ini dipatok oleh Presiden Joko Widodo sebanyak 7 juta, nyaris dicapai Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).Menteri ..
Jokowi Pastikan Semua Tanah Untuk Rumah Ibadah Sudah Bersertifikat Pada 2025
Presiden Joko Widodo memastikan, tahun 2025 seluruh tanah untuk mendirikan rumah ibadah sudah memiliki sertifikat.Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan 1 juta sertifikat tanah untuk masyarakat d..
Hakim Tolak Saksi Dari Kementerian, Pengacara Abdul Halim: Kriteria Saksi Ahli Enggak Gampang
Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menolak mendengarkan keterangan saksi ahli dari terdakwa kasus pemalsuan akta tanah, Paryoto dilakukan bukan tanpa alasan.Kuasa huku..
Kementerian ATR/BPN Siap Gandeng KPK Sikat Mafia Tanah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR /BPN) diusulkan segera mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas mafia tanah. Usulan itu disampaikan mantan jur..
Polemik Pemblokiran Lahan, BPN Pesawaran Tunggu Vonis Pengadilan
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran menyatakan belum mengalihkan lahan dengan sertifikat hak milik SHM No.008111 milik seorang perempuan dengan alasan lahan tersebut masih bersengketa di Pe..
Rahmat Muhajirin Geram Ada Ada Oknum Hambat Kasus Sertifikat Tanah Warga Kedungsolo
Nasib sertifikat tanah 650 warga Perumahan Renojoyo Desa Kedungsolo Kec Porong, Sidoarjo yang sudah 12 tahun mandeg pengurusannya memantik kegeraman anggota DPR RI Rahmat Muhajirin.Anggota DPR ..
Kementerian ATR: Tidak Ada Pasal UU Ciptaker Yang Bisa Merampas Tanah Rakyat
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) membantah kabar UU Cipta Kerja bisa digunakan untuk pemerintah sewenang-wenang merampas tanah atau rumah warga ne..
