Hal ini disampaikan dalam forum kajian kebijakan bertajuk “Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Kewaspadaan Dini” yang digelar Sub Bakesbangpol Kota Jakarta Utara di Balai Yos Sudarso Kantor Walikota Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.
"Tantangan keamanan di Jakarta bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, ideologi, hingga digital. Kompleksitas dinamika kota besar yang heterogen seperti Jakarta tidak memungkinkan pemerintah bekerja sendiri dalam mendeteksi potensi ancaman,” kata Rasminto dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis, 12 Juni 2025.
Menurutnya, kewaspadaan dini harus dibangun dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor strategis.
"Masyarakat yang hidup langsung di lingkungan rawan sering kali menjadi pihak pertama yang mengenali tanda-tanda awal gangguan keamanan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keberadaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) sebagai bentuk early warning system problematika kota Jakarta.
"Keberadaan FKDM ini bentuk partisipasi publik dalam early warning system yang penting dalam merespons segala potensi ancaman sejak awal di masyarakat," tegasnya.
Rasminto juga menyoroti secara kelembagaan, FKDM perlu dioptimalkan fungsinya terutama dalam mengintegrasikan secara digital sistem koordinasi maupun pelaporan di tingkat lokal.
“sehingga informasi yang disampaikan anggota FKDM memiliki daya guna yang baik bagi pemerintah daerah sebagai respons dinamika lingkungan," tutur dia.
Ia mendorong Pemprov DK Jakarta untuk memperkuat kanal laporan resmi seperti CRM Jakarta dan aplikasi JAKI dengan fitur khusus 'Waspada Dini', serta menjamin perlindungan pelapor dan integrasi langsung dengan FKDM wilayah.
“Jakarta membutuhkan kesadaran kolektif dan budaya partisipasi dalam menjaga stabilitas kota. Namun, perlu didukung kanal khusus untuk perkuat kolaborasi antara pemerintah dan warga, sehingga kolaborasi ini bukan sekadar opsi, melainkan keniscayaan,” tegasnya lagi.
Ia juga mengingatkan bahwa membangun kewaspadaan dini tidak cukup dengan pendekatan struktural semata, melainkan harus dibarengi dengan edukasi, pelatihan, serta pembudayaan nilai toleransi dan gotong royong di tengah warga Jakarta yang beragam latar belakang.
"Semoga kolaborasi pemerintah dengan warga semakin solid dengan pemberdayaan FKDM yang semakin baik, sebab peran FKDM selama ini sudah terbukti, sehingga penguatan kelembagaannya ke depan jadi kunci dalam menatap Jakarta sebagai kota global yang semakin modern dalam kemajemukannya," pungkasnya.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem kewaspadaan dini yang efektif di Jakarta. 
BERITA TERKAIT: