Kepala PPSDMAP, Ali Fikri mengatakan, pembangunan ZI merupakan salah satu arahan Presiden ke-7 Joko Widodo guna menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, terpercaya, dan berintegritas guna menghadapi tantangan industri 4.0 melalui percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi pada indikator yang ditentukan dalam PermenpanRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah melalui PermenpanRB Nomor 5 Tahun 2024.
"Semangat baik ini kemudian dilanjutkan dan menjadi salah satu fokus utama dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," kata Ali Fikri dalam keterangannya kepada
RMOL, Senin 21 April 2025.
Dengan latar belakang tersebut, kata Ali, hari ini dilakukan penandatangan piagam pakta integritas dan komitmen bersama jajaran struktural dan seluruh pegawai serta stakeholder terkait di lingkungan PPSDMAP.
Kegiatan tersebut sebagai upaya akselerasi pencapaian tujuan reformasi birokrasi yang diawali dengan komitmen perubahan dan langkah-langkah nyata ke depannya.
Ali menerangkan, reformasi birokrasi merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang menyangkut aspek organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
"Reformasi birokrasi merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien dengan tiga indikator utama, yakni pemerintah yang bersih dan bebas dari praktik KKN, peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi," kata Ali.
Ali menerangkan, bahwa keberhasilan pembangunan ZI di lingkungan PPSDMAP sangat tergantung pada komitmen seluruh jajaran PPSDMAP, dari
top management hingga seluruh staf dan pihak-pihak terkait lainnya di lingkungan PPSDMAP.
"Tanpa komitmen yang kuat dan konsisten, pembangunan ZI hanya menjadi formalitas belaka. Karena itu, peran top management untuk menjadi teladan dan agen perubahan menjadi sangat penting sehingga dapat diikuti oleh seluruh jajaran dibawahnya," jelas Ali.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum, Andhi Kurniawan berharap, pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan PPSDMAP dapat didukung semua pihak, sehingga memberikan sumbangsih bagi Kemenhub dan merupakan bentuk dukungan atas Asta Cita ketujuh, yakni Memperkuat reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi khususnya membangun sistem integritas nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft kompetensi bagi ASN Kemenhub.
"Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM ini akan dilaksanakan dalam 6 tahapan dengan menitikberatkan pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas layanan publik serta insersi materi antikorupsi dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan bagi Insan Perhubungan. Untuk itu semua pegawai baik ASN maupun non ASN diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan upaya ini dengan melakukan perbaikan dan pelayanan terbaiknya," kata Andhi.
BERITA TERKAIT: