PKS Tolak Disinsentif Parkir Kendaraan Diterapkan ke Pemotor

Namun sayangnnya, hingga tahun 2023 berakhir, ERP tidak pernah terwujud. Gara-garanya, regulasi terkait ERP, yakni Rancangan Perda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih dibahas bersama DPRD DKI.

“Rencana penerapan ERP ini dinilai tidak didukung kajian yang kuat karena durasi pemberlakuan yang lama dan ruas jalan yang diberlakukan ERP terlalu banyak dan luas,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).

Kemudian, terkait dengan kebijakan disinsentif parkir kendaraan yang tidak lulus uji emisi, Fraksi PKS menilai hal ini sudah diterapkan di beberapa lokasi parkir yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

“Kebijakan ini sangat positif karena akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, namun Fraksi PKS meminta agar penerapannya tidak untuk pengguna sepeda motor yang masyarakatnya sebagian besar adalah kelas menengah ke bawah,” kata Yani.

Ditambah lagi dengan tidak adanya kebijakan dan program yang serius mengatasi polusi udara.

Di mata Fraksi PKS, Pemprov DKI tidak serius melakukan uji emisi kendaraan bermotor, razia uji emisi, menyiram jalan, sampai menyemprotkan air dari atas gedung pencakar langit.

“Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak dilakukan secara matang sehingga dalam penerapannya tidak konsisten. Selain itu upaya yang dilakukan tersebut bersifat responsif, tidak strategis, dan tidak berlandaskan bukti ilmiah,” kata Yani.

Terakhir, Fraksi PKS menyoroti pelatihan-pelatihan oleh Dinas PPKUKM dan Disnakertrans yang monoton dan diseragamkan di seluruh wilayah kota.

"Keinginan Fraksi PKS adalah pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di masing-masing wilayah kota, serta link and match dengan BUMD serta perusahaan swasta ditingkatkan," kata Yani.

“Juga Disnakertrans bisa membuat aturan agar perusahaan-perusahaan di Jakarta mengutamakan karyawan yang ber KTP Jakarta,” sambungnya.