Hal itu merupakan salah satu poin catatan akhir tahun evaluasi kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tahun 2023 yang disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta.
"Banyak masyarakat yang mengeluhkan dihilangkannya Jak Wifi, karena dibutuhkan untuk mengakses berbagai informasi, pendidikan maupun menunjang usaha kecil mereka," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).
Selain itu, sambung Yani, Heru juga dianggap secara sepihak mengurangi jumlah penerima KJP Plus, tanpa sosialisasi yang gencar dan tanpa konsultasi dengan DPRD DKI Jakarta.
"Banyak masyarakat yang selama ini merasa terbantu dengan adanya KJP Plus di masa Gubernur Anies Baswedan, terkejut karena nama anaknya hilang sebagai penerima KJP Plus tanpa pemberitahuan sebelumnya," kata Yani.
Kebijakan Heru untuk menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan, yang iurannya dibayarkan Pemprov DKI Jakarta (PBI), tanpa sosialisasi terlebih dahulu juga menjadi sorotan Fraksi PKS.
"Banyak masyarakat terkejut, ketika tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena kepesertaannya dinonaktifkan. Masyarakat bisa mengaktifkan kembali selama bisa menunjukkan domisilinya masih di Jakarta dan ber-KTP Jakarta," kata Yani.
"Hal ini sangat merepotkan masyarakat dan menyebabkan masyarakat yang BPJS Kesehatan nya nonaktif, harus membayar sendiri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Padahal peserta BPJS PBI ini dari keluarga tidak mampu," tambahnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kebijakan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memangkas layanan internet gratis Jak Wifi yang merupakan program Anies Baswedan mengundang protes warga. Layanan itu berada di sejumlah titik ibu kota dan dicabut per 1 Januari 2023. 
BERITA TERKAIT: