Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Apresiasi Kelancaran Pelatihan P3PD di 33 Provinsi

Apresiasi itu disampaikan Sekretaris Ditjen Bina Pemdes, Paudah, saat menutup kegiatan "Workshop Supervisi dan Pengendalian P3PD", Selasa malam (21/11), di Sentul, Bogor.

"Atas nama pimpinan, kami mengucapkan terima kasih. Keberhasilan pelatihan P3PD tidak terlepas dari kerja keras para pihak yang terlibat, terutama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa serta dukungan para tenaga ahli, yakni regional management consultant (RMC) dan tenaga pendamping profesional di masing-masing provinsi, yang merupakan mitra kerja, sehingga pelatihan P3PD di 33 provinsi berjalan lancar," ungkap Paudah.

Dia juga menjelaskan, hingga saat ini sudah 32 provinsi berhasil menggelar pelatihan. Sementara untuk 1 provinsi yang belum menyelesaikan pelatihan yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), karena ada kendala sarana akomodasi dan transportasi. Namun untuk NTT ditargetkan minggu pertama Desember dapat menyelesaikan pelatihan.

"Secara keseluruhan semua berjalan lancar, saya ucapkan terima kasih langsung kepada bapak dan ibu semua yang hadir," kata Paudah.

Lebih lanjut dikatakan, untuk menggelar pelatihan secara masif di 33 provinsi tidak mudah. Namun hal itu dapat terwujud karena bantuan semua pihak. Ia menyadari masih banyak kekurangan yang terjadi dan meminta maaf atas kekurangan itu.

"Kita semua tahu, program ini sudah berlangsung dari 2020, namun terkendala Covid 19. Pelatihan baru berjalan secara masif di 2023 ini. Kurun waktu satu tahun ini kita menyelesaikan dua tahun yang tertunda. Kita tahu betul akan ada kekurangan," ungkapnya.

"Karena itu, melalui workshop ini kita akan melakukan perbaikan pengendalian untuk 2024. Ini upaya kita agar pelatihan berjalan lancar," kata Sesditjen Bina Pemdes.

Paudah juga meminta dukungan untuk pelatihan P3PD tahap II di 2024. Menurutnya pada pelatihan P3PD di 2024 akan menerapkan Learning Management System (LMS).

"Tak kalah penting, ke depan kita akan melakukan pelatihan, tidak hanya pelatihan tatap muka tetapi juga sudah menerapkan LMS. Ini butuh perhatian semua terutama RMC yang akan mendampingi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengawal peserta pelatihan melalui LMS," tutur Paudah.