Pangkas Macet, Heru Budi Diminta Integrasikan KRL dengan Moda Lain

"Integrasi dengan KRL Commuter Line penting dilakukan karena berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, sebanyak 83 persen warga komuter memilih KRL Commuter Line sebagai moda transportasi andalan untuk pergi dan pulang bekerja di Jakarta," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christyana Sari dikutip Jumat (15/9).

Meski demikian, Desie mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah memulai melakukan integrasi tarif dan layanan pada sejumlah transportasi umum.

Hal ini diyakini menjadi solusi penanganan kemacetan di Jakarta karena warga akan lebih banyak menggunakan transportasi publik dalam mobilitasnya.

"Namun perlu kita sadari bahwa moda transportasi yang terintegrasi masih terbatas, yakni hanya antara bus Transjakarta dengan angkot atau Mikrotrans. Integrasi yang dilakukan tersebut belum mencakup layanan KRL Commuter Line," kata Desie.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menilai KRL Commuter Line merupakan urat nadi transportasi yang mengalirkan kehidupan mereka ke wilayah ibu kota.

Untuk itu, pihaknya mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk membuat berbagai regulasi yang berorientasi pada kota layak huni dan Pengaturan Tata Ruang yang mengacu pada compact city (kota yang terintegrasi).

"Di mana setiap sub daerah dikembangkan dengan basis meminimumkan kebutuhan transportasi," kata Desie.

Menurut Desie, bersama dengan pemerintah pusat didorong untuk melakukan sinkronisasi Rencana Induk Transportasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan daerah-daerah penyangga Jakarta.

Bahkan, ucapnya, Pemprov DKI Jakarta harus meminta dukungan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur transportasi massal di daerah-daerah penyangga yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal di Provinsi DKI Jakarta.

"Perlu dukungan pemerintah pusat untuk integrasi jaringan KRL Commuter dengan berbagai jaringan moda transportasi lainnya di wilayah Jakarta," kata Desie.