Sarana dan Prasarana Ujian Rugikan Peserta CPNS

Koordinator Presidium Kamerad, Haris Pertama mengatakan pihaknya menemukan adanya dugaan praktik korupsi di institusi Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait Sarana dan Prasarana Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil.

"Dalam investigasi kami pengadaan paket tersebut dilakukan melalui cara-cara yang tidak patut dan sangat tidak profesional," ujar Haris, melalui siaran pers, Kamis (1/11).

Menurutnya, kualitas spek pengadaaan barang dapat mengakibatkan kerusakan dan berimplikasi pada kerugian hak peserta CPNS karena sarana dan prasarana yang tidak refresentatif.

"Tender paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Ujian CPNS oleh Badan Kepegawaian Negara merupakan tender yang dilakukan dengan super cepat," ungkapnya.

Hal itu, lanjut Haris, terbukti dengan waktu unggah dokumen yang sangat singkat selama 2 jam, terhitung dari pukul 08.00-10.00 WIB, dengan durasi waktu unggah yang sangat singkat tersebut maka sangat tidak mungkin pengungahan dokumen yang begitu banyak dilakukan dalam durasi yang singkat.

Hal itu belum ditambah dengan akses domain website tender milik BKN sangat susah diakses dan sering mengalami down, dan pada akhirnya dialihkan ke LPSE Kemenkeu dan Mercusuar.

Lantaran itu, pihaknya meminta Presiden Jokowi segera memecat oknum di  BKN yang tidak profesional menjalankan tugasnya.

"Kami juga meminta kepada KPK segera turun tangan mengusut tuntas adanya dugaan praktik korupsi panitia tender Pengadaan Paket Sarana dan Prasarana Ujian CPNS 2018 dan kepada BPK segera turun tangan memeriksa dengan seksama unsur kerugian negara yang terjadi disebabkan adanya proses pelaksanaan tender yang tidak profesional di BKN," ungkapnya.

Pihaknya, lanjut Haris, akan terus mengawal dugaan korupsi di BKN terkait Sarana dan Prasarana Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut.

"Apabila dalam waktu 3x24 jam tuntutan ini tidak dipenuhi maka kami akan turun dengan aksi massa yang lebih besar," pungkasnya. [lov]