Cawagub Uu: Politik Uang Hantui Di Pilgub Jawa Barat

Menurut Uu, politik uang hanya akan menghasilkan pemimpin Jabar tidak bersih dan rawan melakukan korupsi saat menjabat. Praktik politik uang itu juga menodai cita-cita penyeleng­gara pemilu, yakni menciptakan pilkada jujur, bersih dan adil.

"Seluruh warga Jawa Barat tidak hanya harus mengetahui, namun menyadari bahwa mereka harus berpartisipasi dengan menyalurkan hak pilih mereka. Penting juga bagi mereka untuk memilih menggunakan hati nurani dan tidak tergoda politik uang," ujar Uu, kemarin.

Kata Uu, masyarakat Jabar mut­lak harus bersatu menolak politik uang dan segala bentuk kecuran­gan lainnya. Sebab untuk dapatkan hak suara, terang dia, masyarakat harusnya disuguhkan program yang betul-betul dibutuhkan.

"Mendekati calon pemilih tidak harus dengan uang. Yang mampu memberikan gagasan solutif bagi rakyat, maka dialah layak dipilih," ujar cucu KH Choer Affandi, pendiri Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya ini.

Uu meminta, KPU terus me­nyosialisasikan Pilgub Jabar di sisa waktu ada agar partisipasi masyarakat dalam pesta politik elektoral lima tahunan ini bisa dimaksimalkan.

Maklum saja, dalam kunjungannya ke beberapa daerah di Jabar, masih ditemukan masyarakat belum tahu Pilgub Jabar. Jika tingkat partisipasi masyarakat rendah, maka bisa menjadi pre­seden buruk bagi demokrasi elektoral di Indonesia.

Dikatakan, minimnya keikutsertaan masyarakat di satu sisi menjadi penanda tingginya keraguan publik terhadap kader politik. "Suksesnya pilkada itu tidak hanya ditentukan keber­hasilan pilkada yang lancar dan aman. Tapi dipengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Semakin banyak masyarakat memilih, se­makin sukses penyelenggaraan pilkada," ujarnya.

Komisioner KPUD Jabar Nina Yuningsih mengakui, politik uang bisa saja muncul di Pilgub Jabar dan pilkada lain di wilayah Jabar. Pelakunya bisa siapa saja. "Para penjegal itu antara lain bisa saja oknum penyelenggara pemilu, peserta pemilu, bahkan pemilih," ungkap Nina.

Nina mengingatkan para pemilih, termasuk pemilih muda untuk menolak politik uang. Mereka diminta jadi pemilih cerdas dengan mencermati track record calon pemimpin.

"Jadilah pemilih baik guna mendukung pemilu baik pula.Pemilu baik diraih dengan proses baik, akan menghasilkan pemimpin baik," sebut Nina.

Menurutnya, kalau sedari awal pemilih tidak mengguna­kan haknya secara tidak baik, maka pemimpin terpilih bisa saja berwatak buruk.

"Kalau prosesnya tidak baik, akan semakin banyak pemimpin terkena OTT (operasi tangkap tangan KPK)," pungkasnya.

Kang Emil Unggul

Sebelumnya, lembaga survei Indikator Politik Indonesia meri­lis hasil survei terhadap elekta­bilitas calon Gubernur-Wagub Jabar 2018. Hasilnya, pasangan Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum unggul 25,8 persen. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia di Provinsi Jabar yang punya hak pilih. Yakni warga sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Survei digelar pada Maret, April, dan Mei 2018. Quality control terhadap hasil wawan­cara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengankembali mendatangi re­sponden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. Jumlah sampel basis sebesar 800 responden, dengan margin of error survei +/-3,5 persen. Jumlah total sampel sekitar 5.169 responden yang merupa­kan gabungan survei provinsi dengan sampel 800 responden dan tujuh survei wilayah dapil dengan jumlah sampel minimal 400 responden.

Dalam analisis, data diboboti sesuai dengan proporsi pemilih di tiap kabupaten/kota.Nama Ridwan Kamil berhasil memperoleh suara 25,8 persen jika ditanya siapa akan dipilih sebagai gubernur bila pemilihan sekarang. Kemudian disusul Deddy Mizwar dengan 15,5 persen, Sudrajat 2,2 persen,Dedi Mulyadi 2,1 persen, TB Hasanuddin 0,9 persen, Ahmad Syaikhu 0,8 persen, Uu Ruzhanul Ulum 0,2 persen, Aton Charliyan 0,0 persen, lainnya 1,5 persen dan tidak tidak jawab atau rahasia 50,9 persen.

"Top of mind itu artinya kita kasih pertanyaan tentang pilihan gubernur bila diadakan pada saat survei tanpa dikasih pilihan jawa­ban, maka pemilih menjawab Ridwan Kamil 25,8 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi di Jakarta.

Setelah dikerucutkan jadi 4 nama simulasi dengan per­tanyaan siapa dipilih sebagai gubernur bila pemilihan digelar sekarang, Ridwan Kamil tetap unggul dengan meraih 39,5 persen, disusul Deddy Mizwar 36,3 persen, Sudrajat 3,2 persen, TB Hasanuddin 2,9 persen, dan tidak tahu atau tidak jawab 18,1 persen. ***