Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditanya soal rencana KPK melakukan pemanggilan kembali dan penahanan terhadap Hasto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.
"Ada masih banyak saksi-saksi yang perlu dimintai keterangan oleh penyidik, dan itu masih berproses. Kapan saudara HK akan dipanggil dan dilakukan penahanan, itu nanti menjadi kewenangan penyidik," kata Tessa kepada wartawan, Minggu, 19 Januari 2025.
Tessa pun mengaku, hingga saat ini belum ada jadwal pemanggilan kembali terhadap Hasto, baik sebagai saksi untuk tersangka lain, maupun sebagai tersangka.
"Belum ada jadwal pemanggilan lagi untuk saudara HK, nanti kita akan sampaikan ke teman-teman jurnalis bila memang sudah ada info jadwal pemeriksaan terbaru untuk saudara HK," pungkas Tessa.
Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.
Keduanya adalah Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.
KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.
Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk merendam HP-nya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.
Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024.
Masih banyak saksi-saksi yang harus diperiksa, menjadi alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. 
BERITA TERKAIT: