Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah menetapkan Eko sebagai tersangka TPPU, hasil pengembangan dugaan penerimaan gratifikasi.
"Sebagai bukti permulaan menuju TPPU tadi itu kurang lebih ada sekitar Rp20 miliaran, itu hanya bukti awal untuk masuk," kata Ali seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/4).
Menurut Ali, KPK akan terus melakukan pencarian aset-aset Eko Darmanto. Untuk itu, KPK membutuhkan peran serta masyarakat yang mengetahui aset milik Eko, dapat melaporkan kepada KPK.
"Silakan dapat melaporkan kepada KPK, kami pasti tindaklanjuti untuk menelusuri lebih jauh aset-aset yang diduga dari hasil kejahatan korupsi dimaksud," pungkas Ali.
Sebelumnya, tim penyidik telah menyerahkan berkas perkara penyidikan Eko Darmanto kepada tim Jaksa. Penerimaan gratifikasi Eko Darmanto diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Kasus gratifikasi Eko Darmanto ini berawal dari temuan Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK soal kejanggalan pencantuman informasi dan data pada LHKPN mengenai berbagai kepemilikan aset bernilai ekonomis yang diduga tidak sesuai dengan profil selaku penyelenggara negara.
Eko Darmanto telah menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Ditjen Bea dan Cuka sejak 2007 lalu. Dalam kurun waktu 2007-2023, Eko sempat menduduki beberapa jabatan strategis, di antaranya Kepala Bidang Penindakan, Pengawasan, Pelayanan Bea dan Cukai Kantor Bea dan Cukai Jawa Timur I (Surabaya), dan Kepala Sub Direktorat Manajemen Resiko Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai.
Dengan jabatannya tersebut, Eko kemudian memanfaatkan dan memaksimalkan kewenangannya untuk menerima gratifikasi dari para pengusaha impor maupun pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) hingga dari pengusaha barang kena cukai.
Pada 2009, dimulai penerimaan aliran uang gratifikasi oleh Eko melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nama dari keluarga inti, dan berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan Eko Darmanto. Penerimaan gratifikasi tersebut berlangsung hingga 2023.
Untuk perusahaan yang terafiliasi dengan Eko, di antaranya bergerak di bidang jual beli motor Harley Davidson dan mobil antik, serta yang bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan sarana pendukung jalan tol.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memperoleh bukti permulaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto (ED) sebesar Rp20 miliar. KPK memastikan akan terus menelusuri aset-aset Eko dari hasil kejahatan korupsi. 
BERITA TERKAIT: