Pembelaan Terdakwa: Kebijakan Direksi Jiwasraya 2008-2018 Dilindungi Business Judgement Rule

Hal itu tertuang dalam pledoi terdakwa Syahmirwan dalam lanjutan persidangan perkara perkara Pidana No.: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst., di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (29/9).

Syahmirwan menjelaskan, saat Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo ditunjuk menjabat direksi di Asuransi Jiwasraya pada 2008, gap antara aset dan kewajiban perusahaan asuransi jiwa milik negara ini tercatat negatif Rp 6,7 triliun.

“Bahwa tindakan Direksi Hendrisman Rahim dan Harry Prasetyo selama melakukan pengurusan perseroan tujuan utamanya adalah untuk kepentingan perusahaan yang sedang mengalami kondisi insolvent sebesar minus Rp 6,7 T," ujar Syahmirwan.

Dalam rangka upaya penyehatan AJS, pemegang saham telah mematok target investasi yang tinggi di dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Oleh karena itu, guna memenuhi tuntutan pemegang saham, maka direksi memerlukan upaya bersifat agresif dalam melakukan penempatan investasi.

Para direksi melalui Kepala Divisi Investasi AJS Syahmirwan kemudian mengambil kebijakan investasi lantaran pendapatan utama perseroan bersumber dari pengelolaan investasi, selain dari pembayaran premi. Kebijakan pun diakui dilakukan secara hati-hati karena selalu mengacu pada RKAP yang disusun direksi, komisaris, dan ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Laporan tahunan 2008-2016 telah diterima RUPS dan dinyatakan release and discharge, artinya tindakan direksi telah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan sesuai anggaran dasar sehingga seorang direksi yang telah menerima release and discharge dari RUPS harus dilindungi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT melalui prinsip bussines judgement rule (BJR),” lanjut Syahmirwan.

Selelama masa kepengurusannya, direksi telah melakuan pengurusan dengan mengutamakan prinsip good corporate governance (GCG). Hal itu terlihat pada kebijakan investasi oleh direksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun pedoman investasi internal AJS. Dalam laporan tahunan, manajemen AJS juga selalu mendapatkan predikat yang baik dalam penerapan GCG.

“Oleh karena itu, ketika perusahan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab dari perusahaan," jelasnya.

Hal itu dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain. Dia menyebut, pendapat pakar asuransi yang sempat dihadirkan dalam persidangan, Irvan Rahardjo menguatkan fakta itu.

“Bahwa jika sebuah perusahaan asuransi dalam kondisi rugi dan adanya tuntutan return yang tinggi dari pemegang saham dan telah dituangkan di dalam RKAP yang telah disetujui pemegang saham, dan jika direksi yang menjalankan kebijakan investasinya sesuai dengan RKAP, maka tindakan direksi dapat dikatakan telah memenuhi business judgment rules,” demikian isi pledoi itu.

Syahmirwan juga menyebut pendapat ahli hukum perbankan Prof. Dr. Nindyo Pramono yang menyebut jika direksi mengelola perusahaan sesuai dengan aturan main, tidak melanggara anggaran dasar, dan ketentuan undang-undang tidak dilanggar, maka dapat dikatakan direksi telah menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, dan dapat dilindungi dengan business judgment rule.

Prinsip itu memberikan perlindungan hukum bagi direksi dan jajaran dari pertanggunjawaban atas setiap kebijakan atau keputusan bisinis atau transaksi bisinis yang dibuat dan mengakibatkan kerugian perusahaan.

“Tetapi prinsipnya selama kebijakan atau keputusan atas transaksi bisinis tersebut dilakukan dengan iktikad baik, penuh kehati-hatian, dan dengan bertanggung jawab sejalan dengan wewenang yang ada,” jelas Syahmirwan mengutip keterangan ahli.