Kontraktor Dihukum Bayar Uang Pengganti Kerugian Rp 1,1 Miliar

Terhadap bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR ) Kabupaten Kepulauan Meranti Hariadi dan Fahrizal selaku Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPK) Kabupaten Kepulauan Meranti, masing-masing dihukum 1 tahun 2 bulan penjara dan dikenakan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan.

"Menyatakan kedua terdakwa terbukti menguntungkan diri sendiri dan orang lain," putus ketua majelis hakim Arifin.

Majelis menilai kedua PNS di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti tersebut ter­bukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, dua kontraktor yang mengerjakan proyek pelabuhan Sungai Tohor yakni Yudin selaku Direktur PT Tantra Sandar Putra dan Basuki Rachmad. Dihukum dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara.

Kedua terdakwa yang ter­bukti bersalah melanggar Pasal 2 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP itu. Kerugian negaranya dibebankan kepada terdakwa Yudin sebesar Rp 1,157 miliar atau subsider 2 tahun penjara.

Atas vonis tersebut, baik ter­dakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, Robby Prasetyo dan Muhammad Ulinuha menya­takan pikir pikir.

Sebelumnya, Hariadi dan Fahrizal dituntut hukuman masing masing 20 bulan penjara. Sementara, Yudin dan Basuki Rahmad dituntut hukuman 5,5 tahun dan 6 tahun penjara.

Seperti diketahui, keempat terdakwa didakwa melakukan perbuatan korupsi pembangu­nan Pelabuhan Dermaga Sungai Tohor Barat, di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Perbuatan para terdakwa itu terjadi tahun 2016 lalu saat pelaksanaan penbangunan der­maga. Proyek pembangunan yang menggunakan anggaran dana alokasi khusus (DAK) tahun 2015 senilai Rp 3,5 miliar itu, disinyalir telah menimbul­kan kerugian negara sebesar Rp 1.167.000.000. ***