Menteri Susi: OTT Supaya APBN Aman Dari Korupsi

Menurutnya, OTT yang dilakukan KPK sebagai salah satu upaya mencegah kerugian negara. Susi juga berharap KPK lebih giat melakukan OTT terhadap pejabat negara yang terbukti praktik korupsi.

"Sering OTT makin baik, supaya APBN aman dari korupsi," katanya di Jakarta, Kamis (15/12).

Susi menjelaskan, praktik korupsi yang masih terus terjadi telah mengakibatkan pembengkakan anggaran negara. Salah satu caranya dengan meninggikan biaya produksi dalam tender proyek yang berjalan.

"Sudah negara defisit, belanja selalu kemahalan karena korupsi," singkat Susi.

KPK menetapkan Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama yang juga mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Sestama Bakamla) Eko Susilo Hadi menjadi tersangka. KPK juga menetapkan Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI) Fahmi Darmawansyah, pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, dan pihak swasta bernama Hardy Stefanus. Ketiganya diduga memberikan suap kepada Eko selaku penyelenggara negara.

Eko diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari pihak swasta terkait proyek pengadaan alat monitoring satelit yang sumber pendanaannya melalui APBN-P 2016. Empat tersangka merupakan pihak yang diciduk Tim Satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi di Jakarta pada Rabu kemarin (14/12). [wah]