Kabareskrim Ingatkan Perintah Jokowi Soal Kriminalisasi Pejabat Daerah

Rakernis ini membahas peningkatan profesionalitas dan integritas penyidik tindak pidana korupsi untuk mengimplementasikan revolusi mental dalam mendukung pembangunan nasional.

Rakernis dihadiri para Direktur Kriminal Khusus Polda, Kasat Serse, dan Kasubdit Tipidkor Wilayah.

Dalam arahannya, Kepala Bareskrim menyatakan, banyak gangguan dan cobaan dalam penegakan korupsi. Dia berharap para penyidik tetap profesional, transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum.

"Saya berterima kasih kepada Direktur Tipidkor yang sudah membuat sinergi baik antara penegak hukum lainnya seperti KPK dan kejaksaan," jelas Komjen Pol Ari Dono.

Kabareskrim kemudian mengingatkan soal arahan presiden kepada para penegak hukum pada Selasa pekan lalu di Istana Negara, Jakarta, agar jangan ada kriminalisasi terhadap pejabat daerah.

Memang, instruksi pertama yang diberikan Presiden Jokowi saat itu adalah mengenai kebijakan diskresi yang tidak bisa dipidanakan. Jokowi juga menginstruksikan agar segala tindakan administrasi pemerintahan agar tidak dipidanakan.

Karena itu, Kabareskrim meminta jajarannya agar Rakernis kali ini dimanfaatkan untuk membahas bagaimana caranya agar penegakan hukum terus dapat mendukung pembangunan nasional.

"Rakernis membahas langkah yang akan diambil dalam mendukung pembangunan nasional dan revolusi mental," ucapnya. [ald]