DPR Tak Bisa Hentikan Pembahasan RUU KUHAP Secara Sepihak

Permintaan penghentian pembahasan tersebut disampaikan oleh KPK sebelumnya karena melihat RUU KUHAP dan KUHP berpotensi melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.

"Ini dari pemerintah. Jadi jika memang dibatalkan, DPR bisa menerimanya," ungkap Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf di gedung DPR, Kamis (20/2).

Selain itu, kata politisi PKS ini, jika dibatalkan, pemerintah akan memulai lagi dari awal. Terutama bagi anggota dewan dan pemerintah periode baru. "Ini artinya, pemerintah yang akan datang harus memulai dari nol lagi karena tidak bisa dipindahtangankan,” kata dia.

Politisi PKS itu optimis bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHAP di panja DPR akan segera tuntas. "Diprediksi setelah Pemilu semua RUU selesai semuanya,” ujarnya.

Jika memang tidak selesai atau memang diminta pemerintah untuk dihentikan, RUU ini akan langsung dihentikan. [zul]