Dalam pernyataan yang diunggah melalui platform X dan dikutip dari
Anadolu Agency pada Senin, 6 April 2026, IRGC menyatakan bahwa situasi di selat strategis tersebut akan berubah secara signifikan.
“Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke keadaan semula, terutama bagi AS dan Israel," tulis IRGC.
Mereka juga mengungkapkan telah memasuki tahap akhir persiapan operasional untuk menerapkan sistem keamanan baru di kawasan itu.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan yang tengah disiapkan oleh parlemen Iran. Beberapa hari sebelumnya, parlemen menyetujui rancangan undang-undang awal yang mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Dalam aturan tersebut, Iran berencana memberlakukan biaya transit bagi kapal yang melintas, mewajibkan pembayaran menggunakan mata uang rial, serta melarang kapal milik AS dan Israel untuk melewati jalur tersebut. Negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran juga akan dikenai pembatasan tertentu.
Selain pengaturan lalu lintas kapal, rancangan tersebut menegaskan klaim kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Aturan ini juga mencakup perluasan peran militer dalam menjaga keamanan, perlindungan lingkungan, serta penguatan kerja sama hukum dengan Oman.
Ketegangan di kawasan meningkat tajam sejak serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, dan memicu respons keras dari Teheran.
Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke sejumlah target, termasuk wilayah Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi fasilitas militer AS. Serangan ini mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan terhadap pasar global dan jalur penerbangan internasional.
BERITA TERKAIT: