G20 Sahkan Deklarasi Bersama Meski Diboikot AS

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/hani-fatunnisa-1'>HANI FATUNNISA</a>
LAPORAN: HANI FATUNNISA
  • Minggu, 23 November 2025, 16:17 WIB
G20 Sahkan Deklarasi Bersama Meski Diboikot AS
Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di pembukaan KTT para pemimpin G20 Afrika Selatan, 22 November 2025 (Foto: Reuters)
rmol news logo KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, resmi mengadopsi deklarasi bersama pada hari pembukaan, Sabtu waktu setempat, 22 November 2025 meskipun Amerika Serikat melakukan boikot dan menentang pengesahannya.

Juru bicara Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, mengatakan seluruh anggota selain AS menyetujui deklarasi tersebut. 

“Deklarasi para pemimpin telah diadopsi secara bulat,” ujarnya, seperti dikutip dari CBS News Minggu, 23 November 2025. 

Deklarasi setebal 122 poin itu menekankan kebutuhan aksi global yang lebih kuat untuk membantu negara-negara miskin menghadapi bencana iklim dan tekanan utang. 

Afrika Selatan, sebagai tuan rumah G20 pertama di benua Afrika, menyebut pengesahan itu sebagai capaian penting. Namun, boikot yang diperintahkan Presiden AS Donald Trump tetap membayangi jalannya pertemuan. 

Meski Afrika Selatan menyatakan semua anggota selain AS sepakat, Argentina kemudian menegaskan tidak mendukung dokumen tersebut. 

Presiden Javier Milei juga absen dari KTT sebagai bentuk solidaritas terhadap Trump, dan negaranya hanya diwakili Menteri Luar Negeri Pablo Quirno.

Di tengah boikot AS yang menuding Afrika Selatan menerapkan kebijakan anti-kulit putih, sejumlah pemimpin dunia tetap ingin melanjutkan kerja sama. 

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyayangkan absennya AS, namun menegaskan, itu tidak boleh menghalangi kerja sama. 

"Tugas kita adalah hadir dan bekerja bersama menghadapi banyak tantangan," tegasnya.

Ketegangan memuncak ketika Afrika Selatan menolak menyerahkan kepemimpinan G20 kepada pejabat junior dari Kedutaan AS, mengingat Washington mengambil alih presidensi setelah KTT ini. 

“Presiden tidak akan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada pejabat junior,” tegas juru bicara Kemenlu Afrika Selatan Chrispin Phiri, yang juga menyebut kemungkinan upacara serah terima pada Minggu, 23 November 2023 akan ditiadakan.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA