PBB Berpihak pada Rencana Arab untuk Gaza, AS-Israel Tak Sepakat

Rencana yang dipelopori oleh Mesir bekerja sama dengan otoritas Palestina, menolak pemindahan paksa warga Palestina dan bertujuan untuk membangun kembali Gaza secara menyeluruh.  

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyerukan komunitas internasional untuk mendukung upaya rekonstruksi Gaza. 

"Kami mendukung setiap langkah yang bertujuan membawa perdamaian dan stabilitas di Gaza serta memastikan hak-hak rakyat Palestina," kata Guterres dalam konferensi pers di New York, seperti dimuat African News pada Rabu, 5 Maret 2025.

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit menegaskan bahwa rencana itu sepenuhnya disetujui oleh semua negara, masyarakat, dan bangsa Arab.

Rencana Arab mencakup pembersihan puing-puing, pemulihan layanan penting, serta pengamanan pendanaan internasional yang akan diawasi oleh Bank Dunia. 

Selain itu, proyek pembangunan jangka panjang, seperti kawasan industri, perumahan ramah lingkungan, pelabuhan, dan bandara komersial, juga menjadi bagian utama dari inisiatif ini.  

Menurut Aboul Gheit, rencana ini bukan hanya tentang rekonstruksi, tetapi juga membangun kerangka politik dan keamanan baru bagi Gaza. 

"Rencana tersebut bukan hanya rencana teknis tetapi juga menggambarkan jalur politik dan keamanan baru di Gaza," ujarnya.   

Sebagai langkah lanjutan, Mesir akan menjadi tuan rumah konferensi internasional yang melibatkan PBB dan para pemangku kepentingan global guna mengoordinasikan dukungan untuk rekonstruksi Gaza. 

Liga Arab berharap konferensi ini dapat menghasilkan komitmen konkret dari berbagai negara dan lembaga internasional. 

Meskipun mendapat dukungan luas, rencana ini mendapat penolakan dari AS dan Israel. 

Juru bicara pemerintah Israel menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima kehadiran pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza dan Tepi Barat, seperti yang diajukan oleh Liga Arab kepada Dewan Keamanan PBB.  

Pemerintah AS juga skeptis terhadap rencana ini, dengan alasan bahwa rekonstruksi harus dilakukan dalam koordinasi penuh dengan Israel untuk memastikan keamanan regional.