Protes Pemangkasan Anggaran, Menteri Pembangunan Inggris Pilih Mundur

Seperti dikutip dari AFP pada Sabtu 1 Maret 2025, keputusan tersebut diambil setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengalihkan sebagian anggaran bantuan untuk meningkatkan belanja pertahanan.

Dalam surat pengunduran dirinya yang diunggah di platform X pada Jumat, Dodds menyoroti dampak negatif dari pemotongan ini. 

“Pada akhirnya, pemotongan ini akan menghilangkan makanan dan perawatan kesehatan dari orang-orang yang putus asa,” tulisnya.

Pemerintah Inggris sebelumnya mengumumkan rencana menaikkan anggaran pertahanan menjadi 2,5 persen dari PDB pada 2027. Namun, untuk membiayai kebijakan ini, anggaran bantuan luar negeri akan dikurangi dari 0,5 persen menjadi 0,3 persen dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB). 

Dodds menyatakan bahwa meskipun peningkatan belanja pertahanan diperlukan di tengah ketidakstabilan global, keputusan tersebut seharusnya melalui diskusi bersama.

“Keputusan ini diambil tanpa pertimbangan kolektif dan sepenuhnya membebankan dampaknya pada anggaran bantuan pembangunan luar negeri (ODA),” ujarnya.

Menanggapi pengunduran diri Dodds, Starmer mengakui bahwa pemotongan ini merupakan “keputusan yang sulit dan menyakitkan” tetapi menegaskan bahwa keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

Sementara Dodds memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat bantuan bagi Gaza, Ukraina, dan Sudan, serta mengancam kelangsungan program terkait perubahan iklim dan vaksinasi global. 

Ia juga menyebut bahwa pemangkasan ini berisiko membuat Inggris menarik diri dari berbagai inisiatif di Afrika, Karibia, dan Balkan Barat.

Untuk meredakan kekhawatiran, Starmer menegaskan bahwa pemerintahannya tetap berkomitmen melindungi program-program bantuan di zona konflik global.

Dodds menjadi menteri keempat yang mundur dari kabinet Starmer sejak kemenangan Partai Buruh dalam pemilu tahun lalu. 

Sebelumnya, Andrew Gwynne dipecat akibat pernyataan kontroversial, sementara Tulip Siddiq dan Louise Haigh juga mengundurkan diri karena kasus hukum dan pelanggaran masa lalu.