Pimpin Rapat Akhir Tahun, Kim Jong Un Bahas Agenda 2025 Hingga Strategi Baru Lawan Provokasi AS

Rapat Besar Rapat Pleno Kesebelas Komite Sentral Kedelapan WPK yang diselenggarakan dari tanggal 23 hingga 27 Desember 2024 itu menyetujui beberapa usulan agenda, termasuk tinjauan pelaksanaan kebijakan partai dan negara tahun ini dan arah upaya untuk tahun 2025, penilaian kebijakan pembangunan daerah yang baru, pembahasan pelaksanaan anggaran negara untuk tahun 2024 dan rancangan anggaran negara untuk tahun 2025 serta perombakan personel.

Mengutip laporan Kantor Berita Resmi KCNA, selama rapat pleno, Sekretaris Jenderal WPK Kim Jong Un menyoroti pencapaian DPRK pada tahun 2024, termasuk upaya bantuan bencana dan rekonstruksi skala besar sebagai respons terhadap banjir.

"Ketika bencana banjir terjadi di beberapa daerah tahun ini, WPK meluncurkan proyek restorasi besar-besaran dengan keputusannya yang tepat waktu dan, pada saat yang sama, mengoperasikan sistem darurat untuk membawa korban banjir ke ibu kota Pyongyang untuk memberi mereka kondisi kehidupan yang stabil dan nyaman serta memberikan pendidikan kepada anak-anak sekolah," ujar Kim.

Dia mengungkap perkembangan proyek rehabilitasi berskala besar dilaksanakan di provinsi Phyongan Utara, Jagang, dan Ryanggang yang dilanda banjir.

Kim juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan hasil nyata, di mana Korea Utara berhasil mencapai 12 sasaran ekonomi nasional. Keberhasilan dalam pembangunan daerah dengan rampungnya pembangunan 10.000 flat di daerah Hwasong dan proyek pembangunan perumahan di daerah Komdok.

Pemimpin tertinggi Korea Utara lebih lanjut menguraikan arah umum kerja untuk tahun 2025, termasuk fokus pada pertumbuhan ekonomi nasional, kebutuhan untuk berhasil mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dan membawa perubahan substansial dalam kehidupan masyarakat.

Secara khusus, Kim menyoroti pentingnya mencapai tujuan produksi biji-bijian dan meningkatkan kualitas bumbu dapur dan barang-barang konsumen.

Mengenai kebijakan luar negeri, Kim menekankan strategi tindakan balasan anti-AS yang paling keras untuk menjaga kepentingan dan keamanan nasional jangka panjang, dan secara positif mempromosikan pengembangan hubungan dengan negara-negara sahabat.

"Pidato penutup mengklarifikasi strategi untuk tindakan balasan anti-AS terberat yang akan diluncurkan secara agresif oleh DPRK demi kepentingan dan keamanan nasional jangka panjangnya," ungkap KCNA.

Mengenai pertahanan nasional, pemimpin Korea itu menekankan bahwa negara harus melawan provokasi militer Amerika Serikat dan sekutunya, mempromosikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan serta industri pertahanan, dan meningkatkan kemampuan pencegahan perang untuk membela diri.

Selain itu, pertemuan partai mengumumkan beberapa perombakan personel yang melibatkan serangkaian pengangkatan besar.

Menurut siaran pers dari sesi pleno yang disiarkan oleh KCNA, Pak Thae Song ditunjuk sebagai perdana menteri baru negara itu dan dipilih sebagai anggota presidium Biro Politik Komite Sentral WPK.

Sementara itu, Choe Son Hui, menteri luar negeri negara itu, dipilih sebagai anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Buruh Korea dalam rapat tersebut.