Alami Kemunduran, Kesetaraan Gender Sulit Tercapai hingga Abad 22

Menurut Indeks Gender SDG yang diterbitkan Equal Measures 2030, sebuah koalisi LSM, ditemukan bahwa sejauh ini tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai janji kesetaraan gender yang dicita-citakan oleh tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) PBB tahun 2030.

Dikutip dari The Guardian, Kamis (5/9) laporan tersebut menyebutkan bahwa perempuan telah menjadi sasaran serangkaian pembatasan dan pelanggaran potensial, termasuk kehamilan paksa, pernikahan anak, dan larangan memperoleh Pendidikan. 

Antara tahun 2019 dan 2022, hampir 40 persen negara – yang menjadi rumah bagi lebih dari 1 miliar perempuan dan anak perempuan – mengalami stagnasi atau penurunan dalam hal kesetaraan gender.

Indeks SDG, yang menjadi tolok ukur kesetaraan gender di 139 negara, memberikan 45 negara – termasuk sebagian besar wilayah Afrika barat, tengah, dan sub-Sahara, Timur Tengah, dan negara-negara di Asia termasuk Bangladesh dan Myanmar – peringkat terburuknya yaitu “sangat buruk”.

Selain 857 juta perempuan dan anak perempuan yang tinggal di negara-negara yang dinilai “sangat miskin”, 1,5 miliar lainnya tinggal di negara-negara yang dinilai “miskin”. Hanya satu negara, Swiss, yang dinilai “sangat baik”.

Laporan tersebut mengatakan ada skenario suram bahwa ketidaksetaraan gender global bisa lebih buruk pada tahun 2030 dibandingkan saat tujuan ditetapkan pada tahun 2015, karena konflik bersenjata, percepatan kerusakan iklim, kampanye anti-gender, dan ancaman terhadap demokrasi. 

Jika tren saat ini berlanjut, kesetaraan tidak akan tercapai hingga abad ke-22.

"Dari maraknya kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi hingga kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan di Afghanistan, dari penindasan brutal gerakan  Woman, Life, Freedom di Iran, dan pencabutan Roe v Wade di AS, hak-hak perempuan tengah terkikis," kata Chiara Capraro, direktur program keadilan gender di Amnesty International Inggris.

Hampir setiap negara di dunia menyepakati target untuk mencapai kesetaraan gender pada tahun 2030 sebagai bagian dari inisiatif SDG PBB.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi kegagalan yang meluas terkait kemajuan hak-hak perempuan, yang telah menurun di sejumlah negara termasuk Polandia, AS dan Afghanistan.

Baik Polandia dan AS telah mengambil langkah-langkah regresif pada hak aborsi. Di AS 14 negara bagian telah hampir memberlakukan larangan aborsi total.

Beberapa kemunduran terjadi di negara-negara seperti Sudan, Myanmar dan Ukraina, akibat kekerasan baru-baru ini. Laporan itu mengatakan 614 juta perempuan dan anak perempuan tinggal di negara-negara yang terkena dampak konflik pada tahun 2022, 50 persen lebih tinggi dari jumlah pada tahun 2017.

Heather Barr, seorang direktur asosiasi divisi hak-hak perempuan di Human Rights Watch, mengatakan pihaknya telah melihat sejumlah konflik yang berdampak buruk pada perempuan dan anak perempuan dan menghambat kemajuan di negara-negara tersebut. 

"Kita dapat melihatnya dengan laporan mengerikan tentang kekerasan seksual di Sudan, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga di Ukraina dan pembatasan akses aborsi," ujarnya.

“Partisipasi perempuan – membawa perempuan ke posisi pengambilan keputusan baik di pemerintahan nasional maupun internasional dalam organisasi seperti PBB – adalah kuncinya,” ujarnya.