Kabylia Mendeklarasikan Kemerdekaan dari Aljazair

Deklarasi kemerdekaan dilakukan dalam sebuah upacara di dekat Markas PBB di New York, Amerika Serikat, hari Sabtu (20/4). Masyarakat Kabylia yang menghadiri deklarasi kemerdekaan itu mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu nasional Kabylia.  

Ketua Gerakan Kemerdekaan Kabylia, Ferhat Mhenni, dalam deklarasi itu mengenang sejarah negara bagian Kabyle yang diaksa bergabung dengan Aljazair oleh kolonialisme Perancis. Kabylia memberontak melawan kolonialisme Aljazair dari tahun 1963 hingga 1966.

Beberapa hari sebelum deklarasi ini, Mhenni berbicara di hadapan peserta sesi ke-23 Forum Permanen PBB mengenai Isu-isu Masyarakat Adat. Dia mendesak dimasukkannya Kabylia ke dalam proses dekolonisasi PBB.

Dia juga menyuarakan harapan bahwa komite dekolonisasi keempat PBB akan menerima delegasi Kabylia untuk mencari cara mendukung perjuangan kemerdekaan mereka secara damai.

Ferhat Mhenni menyesalkan lebih dari 500 aktivis damai Kabylia yang pro-kemerdekaan dipenjara atas tuduhan palsu. Ia juga mengecam bahwa Aljazair menggunakan “cara-cara teroris” untuk membela penentuan nasib sendiri namun tidak memberikan hak yang sama kepada masyarakat Kabylia, yang memiliki sejarah berbeda mengenai hal ini. kedaulatan sebelum kolonialisme Perancis dan aset nasional, termasuk bahasa Amazigh dan hukum tradisional mereka sendiri.

Populasi Kabylia telah lama ditindas dan distigmatisasi oleh rezim militer di Aljir. Saat masyarakat Kabylia berada di garis depan perjuangan melawan kolonialisme Prancis, para pemimpin Kabylia dibunuh oleh junta militer yang mengambil alih kekuasaan setelah kemerdekaan dengan membentuk rezim partai tunggal.

Selama pemerintahan Bouteflika, rezim tersebut membunuh 126 pengunjuk rasa Kabylia dalam insiden Black Spring, ketika ribuan orang turun ke jalan untuk menuntut pengakuan atas kekhususan bahasa dan budaya mereka serta pembangunan ekonomi yang lebih baik. Protes tersebut dipicu oleh pembunuhan siswa sekolah menengah Massinisa Guermah oleh gendarmerie Aljazair.

Di bawah duo Chengriha-Tebboune, rezim militer melakukan intimidasi hingga ke tingkat teror. Aktivis Kabylia menuduh Aljazair sengaja membakar wilayah mereka ketika pihak berwenang Aljazair mengirim sejumlah aktivis kemerdekaan Kabyle ke penjara atas tuduhan palsu termasuk terorisme.

Selama pemilihan presiden tahun 2019 dan referendum konstitusi berikutnya, jumlah pemilih di wilayah Kabylia yang bergolak mendekati nol, yang menunjukkan penolakan yang kuat terhadap penduduk lokal terhadap pemerintahan Aljazair.