Presiden Tunisia dan Aljazair Absen KTT Arab di Mesir, Kenapa?

Keputusan ini menandai dinamika politik di kawasan yang semakin kompleks terkait isu Palestina.  

Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Tunisia, Presiden Saied menugaskan Menteri Luar Negeri Mohamed Ali Nafti untuk mewakili Tunisia dalam pertemuan tersebut.

"Menteri Nafti akan memperbarui posisi tegas Tunisia dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina, terutama pembentukan negara merdeka dan berdaulat di seluruh tanah Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya," bunyi pernyataan tersebut, seperti dimuat Anadolu Ajansi pada Rabu, 5 Maret 2025.

Sementara itu, Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune juga tidak akan menghadiri KTT secara langsung dan telah menugaskan Menteri Luar Negeri Ahmed Attaf sebagai perwakilannya.

Kantor Berita Aljazair melaporkan bahwa keputusan tersebut diambil karena adanya "perbedaan dan kekurangan" dalam proses persiapan KTT yang dianggap didominasi oleh kelompok negara Arab tertentu.

"Proses ini dimonopoli oleh kelompok negara Arab yang terbatas dan sempit yang mendominasi persiapan hasil KTT mendatang di Kairo tanpa koordinasi sedikit pun dengan negara-negara Arab lainnya yang peduli dengan masalah Palestina," lapor media resmi Aljazair.  

KTT darurat ini diadakan untuk membahas situasi terkini di Palestina, termasuk serangan yang terjadi di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk merumuskan sikap Arab yang bersatu dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menentang proposal yang dianggap merugikan mereka.  

Pertemuan di Kairo berlangsung beberapa minggu setelah 'KTT Arab mini' di Riyadh, yang melibatkan negara-negara Teluk, Yordania, dan Mesir untuk mendiskusikan perkembangan di Palestina.

Namun, absennya dua pemimpin kunci dari Afrika Utara ini menyoroti adanya perbedaan pandangan dalam tubuh Liga Arab terkait cara terbaik menangani krisis Palestina yang terus memburuk.  

Sementara KTT berlangsung, komunitas internasional terus mengamati langkah-langkah yang akan diambil negara-negara Arab dalam upaya mencapai solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi Palestina.