Pengumuman yang disampaikan Kantor Urusan Taiwan di bawah Dewan Negara China pada Jumat (22/12), dianggap bisa menguntungkan partai Kuomintang (KMT), oposisi Taiwan yang dikenal dekat dengan Beijing.
“Kedua belah pihak di Selat Taiwan adalah milik satu keluarga,” kata juru bicara kantor tersebut, seperti dikutip dari
Nikkei, Sabtu (23/12).
“Masalah keluarga dapat didiskusikan dan diselesaikan," katanya.
Kantor tersebut mengatakan Taiwan telah mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menjamin keamanan ikan kerapu yang diekspor ke China.
China pertama kali memberlakukan larangan impor ikan kerapu Taiwan pada bulan Juni 2022, dengan alasan ditemukannya bahan kimia pertanian yang dilarang.
Namun, dimulainya kembali impor tersebut diyakini bertujuan untuk mendukung calon KMT dalam pemilihan presiden Taiwan.
Walikota New Taipei Hou Yu-ih dari KMT mencalonkan diri melawan Wakil Presiden Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa dalam persaingan yang semakin ketat yang akan diputuskan pada 13 Januari mendatang.
Sebelumnya Pemerintah China juga mengumumkan pada Kamis (21/12), bahwa mereka akan mengakhiri tarif preferensi untuk 12 produk kimia dari Taiwan mulai tanggal 1 Januari sebagai upaya untuk memberikan tekanan pada DPP sebelum pemilu.
Pemerintah China yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping memandang Lai sebagai pembuat onar yang menganjurkan kemerdekaan Taiwan.
Hsiao Bi-khim, pasangan Lai yang pernah menjabat sebagai duta besar de facto Taiwan untuk AS, telah dua kali dikenai sanksi oleh China.
Langkah Beijing menghapus pembatasan perdagangan menjelang pemilu diduga sebagai strategi carrot-and-stick, yang sengaja dirancang untuk mengguncang politik Taiwan dan mendorong kebangkitan pemerintahan yang ramah terhadap China di Taiwan.
Setelah berjalan selama setahun, Pemerintah China mengatakan akan mencabut larangan impor ikan kerapu yang dibudidayakan di Taiwan. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: