Rusak Rezim Non-Proliferasi Nuklir, Australia Tidak Berhak Kritik Korut

Begitu yang dikatakan oleh anggota Asosiasi Korea-Asia, Ri Jong lewat tulisannya yang bertajuk "Australia Has no Qualification to Talk About Nuclear Non-proliferation and Disarmament" dan diunggah di situs aprcprk.org, Rabu (1/2).

Tulisan Ri menyoroti tulisan opini dari Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong berjudul "Aukus won’t undermine Australia’s stance against nuclear weapons" di The Guardian pada 23 Januari 2023.

Dalam tulisannya, Wong menandai 50 tahun ratifikasi non-proliferasi dan pelucutan senjata oleh Australia. Ia mengatakan upaya Australia untuk mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir di bawah kemitraan AUKUS telah disalahartikan.

"Telah dilewatkan fakta penting bahwa kapal selam yang kami usulkan adalah bertenaga nuklir, bukan bersenjata nuklir," tulis Wong.

Alih-alih, Wong mengkritik Korea Utara yang telah melakukan lebih dari 60 rudal balistik sepanjang tahun 2022.

Menanggapi hal itu, Ri mengatakan AUKUS merupakan produk dari perang dingin baru yang merusak proliferasi nuklir. Dalih Australia juga dinilai tidak sejalan dengan kebijakannya yang tengah memperkuat pertahanan dan pembangunan militernya.

"Hal ini membuat Australia menjadi 'contoh bagi dunia' dalam mematahkan rezim non-proliferasi global dan mempercepat pembangunan senjata di kawasan dan seluruh dunia," kata Ri.

Dengan perilaku ini, Ri melanjutkan, Australia tidak memiliki hak untuk mengkritik Korea Utara yang kerap diisolasi oleh Barat, terutama Amerika Serikat (AS).

Pengembangan senjata nuklir Pyongyang sendiri merupakan reaksi atas penempatan persenjataan nuklir yang dilakukan oleh AS di Korea Selatan pada Juli 1957. Dilanjutkan pada 1970-an dengan mengerahkan 1.000 senjata nuklir dan 1.720 senjata nuklir pada 1980-an.

Di samping itu, tindakan permusuhan meliputi provokasi latihan perang antara AS dan Korea Selatan juga menjadi alasan rasional bagi Korea Utara untuk memiliki pertahanan diri.