Dilema Sri Lanka, Bayar Utang Asing atau Penuhi Kebutuhan Pokok Warga

Pemerintah Sri Lanka yang dipimpin Rajapaksa Gotabaya harus membayar utang luar negeri senilai 7,3 miliar dolar AS tahun ini atau menghadapi gagal bayar atas utangnya.

Jika Sri Lanka sampai gagal bayar utang, maka hal itu akan merusak reputasi negara Asia Selatan itu membuatnya lebih sulit untuk meminjam uang di pasar internasional di masa depan dengan harga terjangkau. Pada ujungnya, hal itu akan memicu kehancuran ekonomi yang parah.

Merujuk pada laporan Al Jazeera pada Rabu (19/1), pada bulan Desember lalu, cadangan devisa negara itu mencapai titik terendah dalam sejarah yakni sebesar 1,6 miliar dolar AS. Hal itu terjadi lantaran pendapatan dari turis asing, yang merupakan sumber utama devisa, telah menyusut selama pandemi.

Namun negara itu juga menerima dorongan akhir tahun ketika bank sentral menarik swap mata uang 10 miliar yuan yang telah disepakati dengan China.

Pertukaran itu tidak serta merta meningkatkan cadangan negara. Kini, negara itu menghadapi dilema antara membayar utangnya atau membayar impor kebutuhan sehari-hari.

Selama ini tampaknya pemerintah di Kolombo berkomitmen pada pilihan yang pertama, meski itu berarti mengorbankan kebutuhan warganya yang berjuang untuk segala macam kebutuhan termasuk gas masak, susu bubuk, bahan bakar dan obat-obatan.

Awal bulan ini, para pemimpin Kamar Dagang Ceylon, sebuah badan industri terkemuka, meminta pemerintah Sri Lanka untuk menunda pembayaran obligasi dan menggunakan valuta asing yang langka untuk membeli barang-barang penting seperti makanan dan obat-obatan untuk warga Sri Lanka.

Vish Govindasamy, ketua badan industri, dalam sebuah pernyataan kepada media lokal, mendesak pemerintah untuk mengizinkan penggunaan arus masuk valas untuk meringankan kesulitan masyarakat umum dalam memperoleh kebutuhan pokok.

Mantan ketua JD Bandaranayake menambahkan bahwa pemerintah harus fokus pada mengurangi kesulitan dan menjadwalkan ulang pembayaran utang.