Pemerintah Meksiko Mata-matai Jurnalis, Pengacara Dan Aktivis?

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/amelia-fitriani-1'>AMELIA FITRIANI</a>
LAPORAN: AMELIA FITRIANI
  • Selasa, 20 Juni 2017, 14:34 WIB
Pemerintah Meksiko Mata-matai Jurnalis, Pengacara Dan Aktivis?
Carmen Aristegui (kiri)/BBC
rmol news logo Sejumlah wartawan dan aktivis terkemuka di Meksiko telah mengajukan keluhan yang menuduh pemerintah memata-matai mereka dengan cara hacking atau meretas telepon mereka.

Tuduhan tersebut menyusul sebuah laporan di New York Times yang mengatakan bahwa mereka ditargetkan dengan spyware yang dimaksudkan untuk digunakan melawan penjahat dan teroris.

Surat kabar tersebut mengatakan bahwa pesan yang diperiksa oleh analis forensik menunjukkan bahwa perangkat lunak tersebut digunakan untuk melawan kritikus pemerintah.

wa perangkat lunak, yang dikenal sebagai Pegasus, dijual ke agen federal Meksiko oleh perusahaan Israel NSO Group dengan syarat hanya digunakan untuk menyelidiki penjahat dan teroris.

Perangkat lunak tersebut dapat menyusup ke smartphone dan memantau panggilan, teks dan komunikasi lainnya, kata New York Times. Hal ini juga dapat mengaktifkan mikrofon atau kamera telepon, yang secara efektif mengubah perangkat menjadi bug pribadi.

Tapi bukannya digunakan untuk melacak tersangka penjahat, target tersebut diduga melibatkan wartawan investigasi, aktivis anti-korupsi dan bahkan pengacara.

Sembilan orang kini telah mengajukan tuntutan pidana. Pada sebuah konferensi pers di Mexico City.

Salah seorang wartawan senior, Carmen Aristegui menuduh negara melakukan kegiatan kriminal.

"Agen dari negara Meksiko, jauh dari melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan secara legal, telah menggunakan sumber daya, pajak, uang kita untuk melakukan kejahatan berat," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, seorang juru bicara pemerintah Meksiko  membantah tuduhan tersebut.

Seorang juru bicara Presiden Enrique Peña Nieto menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa pemerintah melakukan kerja intelijen melawan kejahatan terorganisir dan ancaman terhadap keamanan nasional sesuai dengan undang-undang negara, namun tidak termasuk wartawan atau aktivis.

"Pemerintah secara kategoris menyangkal bahwa salah satu anggotanya melakukan pengawasan atau gangguan dalam komunikasi pembela hak asasi manusia, wartawan, aktivis anti-korupsi atau orang lain tanpa izin pengadilan sebelumnya," kata seorang juru bicara kepada BBC. [mel]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA