Veto Keanggotaan Palestina di PBB

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq Mahfudz memperkirakan dua per tiga anggota PBB akan mendukung masuknya Palestina sebagai anggota PBB. Namun, kata Mahfudz, prediksi bisa berubah bila ada tekanan dari AS dan Israel.

“Jika benar-benar dilakukan (veto), Amerika akan kehilangan kredibilitas sebagai kampiun demokrasi, kebebasan, dan HAM,” cetus Mahfudz, dalam SMS (Short Message Service) kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Mahfudz, AS tak punya alasan untuk memveto usul keanggotaan Palestina di PBB yang akan dibahas dalam Sidang Umum PBB 20 Sep­tember. Apalagi, dua pidato  Presiden Barack Obama di ajang internasional sudah menyatakan dukungan terhadap Palestina.

“Amerika harus malu terhadap dunia jika berkeras memveto keanggotaan Palestina di PBB,” tegasnya.

Setidaknya Obama sudah dua kali menyatakan dukungan terha­dap Palestina, dalam pidato res­minya. Pidato pertama, saat kun­jung­an Obama ke Mesir pada 2009.

Selanjutnya, Obama cuap-cuap di Majelis Umum 2010 PBB. “Presiden Obama secara me­ngejutkan (di majelis tersebut) berpidato, ‘saat kita kembali di tahun depan, kita dapat me­nyepakati masuknya anggota baru PBB, yaitu Palestina Mer­deka’,” kutip Mahfudz.

Dalam pidato itu, tambah dia, Obama juga mengatakan Pa­les­ti­na akan menjadi anggota PBB se­bagai negara berdaulat yang berdampingan dengan Israel secara damai.

Siapkan Formula Penjegalan

Bukan rahasia lagi, AS sudah terkenal dengan kebijakan stan­dard ganda jika menyangkut kon­flik Palestina dan Israel. Sekarang dia berkata mendukung Palestina, tak lama bisa saja berkata tak mendukung Palestina setelah sekutunya Israel mulai “melirik”.

Mau bukti, kini menjelang SU, AS dan Eropa balapan untuk mencegah atau menunda Palestina memilih jalur PBB sebagai solusi atas perseteruan panjang dengan Israel. Langkah yang bisa mem­bunuh harapan bagi perdamaian di Timur Tengah.

Seperti dilansir Associated Press, kemarin, pejabat senior AS dan Eropa akan bertemu pada Minggu di New York untuk mencoba untuk menemukan formula yang akan menempatkan Israel dan Palestina dalam ke­buntuan negosiasi tanpa me­li­batkan pihak lain atau me­nye­babkan kawasan masuk ke dalam kekacauan baru. [rm]