Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembatasan pembelian Pertalite akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian.
"Enggak, enggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu, gitu," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Kamis 20 Agustus 2026.
Menurut Purbaya, pemerintah masih menghitung potensi penghematan dari kebijakan tersebut. Estimasi sementara, penghematan dapat mencapai sekitar sepersepuluh dari anggaran yang tersedia.
"Nanti ada penghematan tapi kita masih hitung. Kira-kira ya sepersepuluhnya kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh," tuturnya.
Rencana penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran tersebut sebelumnya dikaitkan dengan rencana penurunan kuota BBM subsidi pada 2027. Kuota tahun depan disebut sekitar 20,09 juta kiloliter (KL), jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi kuota tahun ini yang mencapai sekitar 48 juta KL.
Purbaya sebelumnya juga menegaskan pembatasan pembelian Pertalite tidak akan diikuti kenaikan harga. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memastikan subsidi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.
"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil (Menteri ESDM). Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu 12 Agustus 2026.
Ia menambahkan, pemerintah akan menguji kebijakan tersebut secara bertahap sambil mengukur dampaknya terhadap perekonomian. Pemerintah juga telah melakukan riset mengenai teknologi yang dapat digunakan untuk memastikan penyaluran Pertalite lebih tepat sasaran.
"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," tutur Purbaya.
Senada dengan Purbaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut penataan subsidi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar BBM subsidi dinikmati masyarakat yang berhak.
Bahlil menilai masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi semestinya tidak lagi menjadi penerima subsidi BBM.
"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil.
Rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 10 masih dikaji pemerintah. Kebijakan tersebut disebut bukan untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi, melainkan memastikan subsidi diterima masyarakat yang tepat. 
,_Julfi_Hadi_.jpg)
BERITA TERKAIT: