Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan hingga kini belum terlihat kejelasan mengenai arah dan mekanisme konsolidasi BUMN, meskipun wacana tersebut telah bergulir sejak pembentukan Danantara.
Selain itu, langkah merampingkan BUMN berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah kondisi lapangan pekerjaan yang masih terbatas.
Apalagi menurut Bhima, dalam proses konsolidasi tersebut, Danantara belum terlihat melakukan diskusi dengan serikat pekerja BUMN dan anak usaha BUMN.
"Rencana konsolidasi jadi 250 BUMN kurang realistis, pertama menimbulkan ekses PHK massal, disaat lapangan kerja sedang sulit dicari. Pemangkasan pegawai BUMN, bonus dan insentif yang berkurang jadi konsekuensinya," jelasnya kepada
RMOL, Minggu, 28 Juni 2026.
Selain persoalan tenaga kerja, Bhima juga menyoroti risiko lain yang dapat muncul dari penggabungan aset perusahaan pelat merah.
Menurutnya, BUMN yang selama ini memiliki kinerja sehat justru bisa terbebani oleh perusahaan yang memiliki utang besar dan performa negatif.
Di sisi lain, proses konsolidasi juga tidak sederhana karena masih terdapat BUMN berbentuk Perum yang memerlukan penyesuaian regulasi lebih lanjut.
"Fakta bahwa tidak semua BUMN berbentuk PT melainkan Perum. Perlu revisi UU BUMN lagi, dan tentu menimbulkan ketidakpastian bagi partner investasi," jelasnya.
Belum lagi adanya kepemilikan saham silang dan keterlibatan investor swasta dalam berbagai skema usaha patungan berpotensi menimbulkan gejolak di pasar saham.
"Belum tentu konsolidasi bisa membuat BUMN efektif dan sehat. Masalah terletak pada pemilihan pucuk direksi dan komisaris. Selama kompetensi dan titip jabatan masih terjadi, tidak akan merubah apapun. Yang sehat justru jadi sakit," pungkas Bhima.
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Rencana pemerintah memangkas jumlah BUMN dari 1.000 menjadi sekitar 250 perusahaan menuai kritik dari kalangan ekonom. 
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: