OJK Ungkap Strategi Penguatan UMKM di Tengah Tekanan Ekonomi

Kombinasi antara ketidakpastian ekonomi global dan merosotnya daya beli masyarakat membuat perbankan kini jauh lebih selektif dalam mengucurkan pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memaparkan bahwa hingga November 2025, total kredit UMKM memang menyentuh angka Rp1.494,07 triliun. Meski angka tersebut besar, secara persentase pertumbuhannya menunjukkan tren menurun.

“Penyaluran kredit UMKM per posisi November 2025 mencapai Rp1.494,07 triliun. Terdapat tren pertumbuhan pembiayaan yang cenderung melambat dalam kurun waktu setahun terakhir,” ungkap Dian dalam keterangan resminya, dikutip redaksi di Jakarta, Minggu 26 Januari 2026.

Dian menguraikan beberapa faktor utama yang menjadi penyebab melandainya kredit UMKM

1. Gejolak Global dan Nasional. Ketidakpastian ekonomi yang belum stabil
2. Daya Beli. Tekanan finansial pada masyarakat kelas menengah ke bawah yang mengubah pola konsumsi
3. Profil Risiko. Risiko gagal bayar di segmen UMKM yang dinilai lebih tinggi daripada korporasi besar
4. Pemulihan Pascapandemi. Proses bangkitnya UMKM setelah Covid-19 ternyata tidak secepat sektor bisnis skala besar

“Hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh dinamika perekonomian global dan nasional, adanya tekanan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, risiko kredit UMKM yang relatif lebih tinggi, serta proses pemulihan dampak pandemi yang lebih lambat dibandingkan korporasi,” jelasnya.

Kendati dibayangi tantangan, OJK tetap melihat adanya titik terang. Perbankan diprediksi masih memiliki ruang optimisme untuk terus menyalurkan kredit hingga akhir 2026, didorong oleh berbagai stimulus dari pemerintah.

“Berbagai program dan kebijakan pemerintah diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kepada debitur UMKM yang memiliki prospek usaha baik,” tambah Dian.

Sebagai bentuk nyata dukungan, OJK berperan aktif dalam memperkuat ekosistem Kredit Usaha Rakyat (KUR), mulai dari penyusunan regulasi hingga pengawasan ketat terhadap lembaga penyalur dan asuransi kredit.

Langkah strategis lainnya adalah penerbitan POJK tentang Akses Pembiayaan UMKM yang memaksa lembaga keuangan untuk lebih inklusif. Bahkan, OJK telah memperkuat struktur internalnya demi sektor ini.

“OJK juga telah membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah sebagai bentuk komitmen mendukung penguatan UMKM nasional,” pungkas Dian.